Kebijakan Kesehatan Bagi Buruh Perkebunan di Klaten Pada Awal Abad ke-20

Fika Novita Asri Nurcahyo Putri, Dr. Baha’ Uddin, M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Hindia Belanda, khusunya Jawa menghadapi berbagai wabah penyakit menular, seperti kolera, pes, cacar, disentri, tifus, tifoid, dan malaria. Pada awal abad ke-20, muncul epidemi baru seperti pes dan influenza yang memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Sejak 1910-an hingga 1930-an, Klaten mengalami peningkatan kasus pes, cacar, disentri, dan malaria yang terjadi di beberapa wilayah akibat buruknya kondisi lingkungan dan sanitasi. Wabah penyakit tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menganggu sektor perkebunan yang menjadi basis ekonomi daerah, karna banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Permasalahan dalam penelitian ini dikaji menggunakan dua jenis sumber, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber-sumber primer, seperti arsip foto, surat kabar, dan buku sezaman, serta sumber-sumber sekunder, seperti buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan bagi buruh perkebunan di Klaten pada awal abad ke-20 bersifat terbatas, dan berorientasi pada kepentingan produksi kolonial. Pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan perkebunan menerapkan berbagai kebijakan kesehatan berupa penyediaan fasilitas medis, langkah-langkah preventif, serta tindakan kuratif untuk menangani wabah penyakit di kalangan buruh, seperti pes, malaria, cacar, dan disentri. Akan tetapi, kebijakan tersebut lebih berfokus untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan menjaga ketersediaan tenaga kerja agar aktivitas perkebunan tetap berjalan, bukan untuk menjamin perlindungan kesehatan buruh secara menyeluruh. Kesehatan buruh diposisikan sebagai sarana pendukung stabilitas ekonomi dan produktivitas perkebunan, sehingga kesejahteraan buruh tetap berada pada posisi yang paling rendah dalam sistem perkebunan kolonial. 

In the nineteenth century and the early twentieth century, the Dutch East Indies, particularly Java, faced numerous outbreaks of infectious diseases, including cholera, plague, smallpox, dysentery, typhus, typhoid, and malaria. In the early twentieth century, new epidemics such as plague and influenza further worsened public health conditions. From 1916 to the 1930s, Klaten experienced an increase in cases of plague, smallpox, dysentery, and malaria in several areas, largely due to poor environmental conditions and inadequate sanitation. These disease outbreaks not only affected public health but also disrupted the plantation sector, which formed the economic base of the region, as a large proportion of the population worked as plantation laborers.

This study employs the historical method, consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historical writing (historiography). The research draws on both primary and secondary sources. Primary sources include photographic archives, newspapers, and contemporary publications, while secondary sources consist of relevant scholarly books and academic journal articles.

The findings indicate that health policies for plantation laborers in Klaten in the early twentieth century were limited in scope and oriented toward colonial production interests. The Dutch colonial government and plantation companies implemented various health measures, including the provision of medical facilities, preventive policies, and curative interventions to address disease outbreaks among laborers, such as plague, malaria, smallpox, and dysentery. However, these policies primarily aimed to control the spread of disease and maintain the availability of labor in order to ensure the continuity of plantation operations, rather than to provide comprehensive health protection for laborers. Consequently, laborers’ health was positioned as a means to support economic stability and plantation productivity, leaving labor welfare in a marginal position within the colonial plantation system.

Kata Kunci : Kebijakan kesehatan, Buruh perkebunan, Kesehatan buruh, Klaten