Menertibkan dan Mengontrol Warga Negara: Politik Pencatatan Sipil Indonesia Pada Masa Orde Baru

Ahmad Fahmil Aziz, Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A.

2026 | Tesis | S2 Sejarah

Penelitian ini membahas tentang pengaruh politik Pemerintah Orde Baru terhadap praktik pencatatan sipil di Indonesia, 1966-1990an. Pencatatan sipil sebagai sebuah instrumen penting warga negara yang menyangkut hak dan status kewarganegaraan digunakan Orde Baru dalam menertibkan dan lebih jauh untuk mengontrol warga negara. Cara ini digunakan demi menjaga stabilitas politik, serta mengukuhkan kekuasaan Orde Baru. Pada 1966, Soeharto sebagai ketua presidium kabinet ampera mengeluarkan kebijakan catatan sipil yang terbuka. Poin penting dari kebijakan ini adalah upaya dekolonisasi terhadap pencatatan sipil kolonial yang terwariskan pada masa pemerintahan Soekarno sekaligus membedakan diri dengan pemerintahan sebelumnya, upaya penertiban administrasi, dan terbukanya pencatatan sipil untuk warga negara. Kepentingan Pemerintah Orde Baru diakibatkan karena rangkaian persoalan politik Peristiwa 65 yang menaruh kecurigaan terhadap orang-orang kiri dan Tionghoa sebagai agen komunis (Tiongkok). Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang didasarkan atas sumber-sumber primer berupa produk-produk hukum dan produk politik, pidato presiden, koran, dokumen catatan sipil, dan sumber-sumber sezaman. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pencatatan sipil di Indonesia masa Orde Baru sangat dipengaruhi kepentingan politik rezim Orde Baru yang menaruh kecurigaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan lawan politiknya pasca peristiwa 65. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan rangkaian kebijakan yang secara formal bertujuan untuk menata dan menertibkan catatan sipil, tetapi dalam praktiknya berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan kontrol terhadap kelompok-kelompok yang dicurigai berafiliasi dengan komunisme. Akibatnya, orang-orang Kiri dan Tionghoa menjadi kelompok yang paling rentan mengalami diskriminasi dalam praktik pencatatan sipil. 

This research discusses the influence of New Order government politics on civil registration practices in Indonesia, in 1966-1990s. The New Order used civil registration as an important instrument for citizens concerning their rights and citizenship status in order to regulate and control citizens. This strategy was employed to maintain political stability and to consolidate the regime’s power. In 1966, Soeharto, as Chairman of the Ampera Cabinet Presidium, issued an open civil registration policy. This policy aimed to decolonize the colonial civil registration system inherited from the Sukarno era, to distinguish the New Order from the previous government, to manage administrative, and to expand access to civil registration for citizens. The New Order government's interest in this issue stemmed from the political events of 1965, which accused leftists and ethnic Chinese of being communist agents (China). This study uses historical methods based on primary sources such as legal and political products, presidential speeches, newspapers, civil registry documents, and contemporary sources. The research concludes that civil registration practices during the New Order were influenced by the New Order regime's politics, which was suspicious of identifying and controlling its political opponents after the events of 1965. The New Order government issued a series of policies that formally aimed to manage and regulate civil registration, but in practice functioned as instruments of surveillance and control over groups suspected of being affiliated with communism. As a result, leftists and ethnic Chinese became the groups most vulnerable to discrimination in civil registration practices.

Kata Kunci : pencatatan sipil, mengontrol warga negara, politik Orde Baru