RESPON PEDAGANG KAWASAN CANDI BOROBUDUR TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI

Bilqi Vanya Khansa Salsabila, Dr. Mohamad Yusuf, M.A,

2026 | Skripsi | PARIWISATA

Kebijakan relokasi pedagang di Kawasan Candi Borobudur merupakan bagian dari upaya penataan kawasan warisan dunia yang diarahkan pada pelestarian situs dan pengendalian aktivitas ekonomi di zona penyangga. Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung konservasi dan peningkatan kualitas pariwisata, namun dalam praktiknya menimbulkan dampak signifikan bagi pedagang kecil sebagai kelompok terdampak utama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan kebijakan relokasi serta menganalisis respon pedagang terhadap implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi literatur dengan melibatkan 21 informan yang terdiri atas pedagang kecil serta aktor kelembagaan pemerintah dan pengelola kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi lebih menekankan penataan ruang dan pelestarian fisik kawasan, namun belum disertai pengaturan teknis yang memadai terkait pengelolaan pasar, alur kunjungan wisatawan, dan perlindungan ekonomi pedagang. Kondisi ini berdampak pada penurunan pendapatan, ketidakmerataan akses ekonomi antar pedagang, serta meningkatnya kerentanan sosial. Sebagai respons, pedagang mengembangkan strategi adaptasi kolektif seperti sistem kerja bergilir dan mekanisme bagi hasil. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi penataan kawasan Borobudur masih lemah dalam melindungi keberlanjutan penghidupan pedagang kecil.

The relocation policy for local merchants in the Borobudur Temple Area forms part of a broader heritage site management strategy aimed at site preservation and the regulation of economic activities within the buffer zone. Although the policy is intended to support conservation efforts and improve tourism quality, its implementation has generated significant impacts on small- scale merchants as the primary affected group. This study aims to examine the rationale behind the merchant relocation policy and to analyze merchants’ responses to its implementation. A qualitative approach was employed through field observations, in-depth interviews, and literature review, involving 21 informants consisting of small-scale merchants and institutional actors from government agencies and site management authorities. The findings indicate that the relocation policy places greater emphasis on spatial reorganization and physical conservation of the area, while lacking clear technical arrangements concerning market management, visitor flow integration, and economic protection for merchants. These conditions have resulted in declining incomes, unequal economic access among merchants, and increased social vulnerability. In response, merchants have developed collective adaptation strategies, including shift-based work arrangements and profit-sharing mechanisms. This study highlights that the implementation of the Borobudur area management policy remains weak in safeguarding the livelihood sustainability of small-scale merchants.

Kata Kunci : Keywords: area management, Borobudur Temple, relocation policy, small- scale merchants, tourism governance