Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi, Jawa Barat

Adfiadzana Firdaus Ruslih, Ir. Kristiani Fajar Wianti, S.Hut., M.Si., IPM.

2026 | Skripsi | KEHUTANAN

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi multifungsi, meliputi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan satwa buru secara terkendali. Karakteristik multifungsi tersebut menyebabkan pengelolaan TBGMK melibatkan berbagai stakeholder dengan kepentingan dan tingkat pengaruh yang beragam. Keberagaman stakeholder ini di satu sisi membuka peluang kolaborasi dalam pengelolaan kawasan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan. Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya aktivitas perambahan kawasan, penebangan liar, serta perburuan tanpa izin. Oleh karena itu, diperlukan analisis stakeholder untuk memahami kepentingan, pengaruh, serta hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan kawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam (in depth interview), dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Eden dan Ackermann (2011) melalui matriks kepentingan dan pengaruh stakeholder, serta matriks hubungan aktor menurut Reed et al. (2009). 

Penelitian ini mengidentifikasi 12 stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan TBGMK. Berdasarkan analisis kepentingan dan pengaruh, stakeholder terbagi ke dalam empat kategori. Key player terdiri dari BKSDA Jawa Barat, Wanadri, Pemerintah Desa Sindulang, dan Pemerintah Desa Pangeureunan. Kategori subject mencakup KTH Cempaka Mekar, KTH Pojok II, pengelola Wisata Pendakian Gunung Kerenceng, serta Perbakin. Sementara itu, Pemerintah Desa Dampit berperan sebagai context setter, dan kategori crowd diisi oleh Pemerintah Kecamatan Limbangan, Polsek Limbangan, serta Koramil 1107/Limbangan. Hubungan antar stakeholder di TBGMK didominasi hubungan koordinatif dan kolaboratif antara BKSDA Jawa Barat dan berbagai stakeholder, terutama Wanadri sebagai mitra utama. Namun, terdapat pula konflik, khususnya antara Wanadri dan KTH Cempaka Mekar terkait akses pemanfaatan kawasan, serta antara Pemerintah Desa Sindulang dan Karang Taruna Kampung Babakan Jambuaer dalam pengelolaan wisata Gunung Kerenceng.

Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (TBGMK) is a conservation area with multifunctional roles, including the protection of life-support systems, the conservation of biodiversity, and the controlled utilization of game wildlife. These multifunctional characteristics require the management of TBGMK to involve various stakeholders with differing interests and levels of influence. While this diversity of stakeholders creates opportunities for collaboration in area management, it also has the potential to give rise to various problems that may hinder management effectiveness. This condition is reflected in the continued occurrence of area encroachment, illegal logging, and unauthorized hunting activities. Therefore, a stakeholder analysis is necessary to understand the influence, interests, and relationships among stakeholders involved in the management of the area.

This research employs a qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and document analysis. Data analysis refers to the stakeholder interest-influence matrix by Eden and Ackermann (2011) and actor relationship analysis based on Reed et al. (2009).

This study identifies 12 stakeholders involved in the management of Gunung Masigit Kareumbi Hunting Park (TBGMK). Based on the analysis of interest and influence, stakeholders are classified into four categories. The key players consist of the West Java BKSDA, Wanadri, the Sindulang Village Government, and the Pangeureunan Village Government. The subject category includes KTH Cempaka Mekar, KTH Pojok II, the management of Gunung Kerenceng Hiking Tourism, and Perbakin. Meanwhile, the Dampit Village Government acts as a context setter, and the crowd category comprises the Limbangan Sub-district Government, Limbangan Police Sector (Polsek Limbangan), and Koramil 1107/Limbangan. Stakeholder relationships in TBGMK are predominantly coordinative and collaborative, particularly between the West Java BKSDA and various stakeholders, with Wanadri serving as a key partner. However, conflicts are also evident, especially between Wanadri and KTH Cempaka Mekar regarding access to area utilization, as well as between the Sindulang Village Government and the Karang Taruna of Babakan Jambuaer Hamlet in the management of Gunung Kerenceng tourism.

Kata Kunci : Taman Buru, Analisis Stakeholder, Pengelolaan kawasan konservasi, Kualitatif, Matriks kepentingan dan pengaruh.