KONSISTENSI PELAKSANAAN PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA DENGAN BERGABUNG MENJADI ANGGOTA BRICS

Mohan Meyer Raja Toguan Eteng Sitorus, Prof. Dr. Dra. Siti Mutiah Setiawati, M.A.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS telah memantik banyak diskursus terkait apakah tindakan Indonesia tersebut telah selaras dengan prinsip bebas aktif atau sebaliknya. BRICS sendiri merupakan kelompok negara-negara non-Barat yang konsep dan tujuannya hampir identik dengan OECD. Keduanya berfokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan, tetapi OECD didirikan oleh negara-negara dari Global North, sedangkan BRICS diprakarsai oleh negara-negara dari Global South. Lebih lanjut, BRICS bukanlah organisasi internasional yang formal dan oleh karena itu tidak mengikat secara hukum. Studi ini menyoroti bagaimana Indonesia menggunakan BRICS sebagai alat untuk memenuhi kepentingan nasional dan memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan bagaimana keanggotaan baru Indonesia di BRICS merupakan manifestasi dan sejalan dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada Great Power Approach dan Teori Neoliberal Institusionalisme. Great Power Approach menyoroti dimensi geopolitik dan persaingan kekuasaan, sementara Teori Neoliberal Institusionalisme berfokus pada logika kerja sama fungsional dan pengejaran keuntungan bersama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang dapat diverifikasi. Data yang digunakan meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka yang meliputi literatur ilmiah, dokumen dan pidato resmi, siaran pers, situs web pemerintah dan organisasi internasional, serta laporan media terpercaya. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa diplomat di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, khususnya diplomat yang bekerja di Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS telah selaras dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Keanggotaan BRICS mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia dalam urusan global, karena dapat berpartisipasi dalam memajukan kepentingan negara-negara Selatan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi untuk pembangunan nasional.

Indonesia's membership in BRICS has sparked much debate over whether its actions align with the principles of independent and active foreign policy. BRICS itself is a group of non-Western economies whose concepts and objectives are nearly identical to those of the OECD. Both focus on economic cooperation and development, but the OECD was founded by countries from the Global North, while BRICS was initiated by countries from the Global South. Furthermore, BRICS is not a formal international organization and therefore not legally binding. This study highlights how Indonesia is using BRICS as a tool to enhance national interest and to strengthen South-South cooperation. The aim of this study is to analyze and prove how Indonesia's new membership in BRICS is a manifestation of and in line with independent and active foreign policy. Theoretically, this study is based on the Great Power Approach and Neoliberal Institutionalism. The Great Power Approach highlights the geopolitical dimension and power competition, while Neoliberal Institutionalism focuses on the logic of functional cooperation and the pursuit of mutual benefits. This research uses a qualitative method with verifiable data collection. The data used includes secondary and primary data. Secondary data is obtained through a literature review that includes scientific literature, official documents and speeches, press releases, government and international organization websites, and trusted media reports. Meanwhile, primary data is collected through in-depth interviews with several diplomats at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, particularly diplomats working at the Foreign Policy Strategy Agency. The results show that Indonesia's membership in BRICS aligns with and is consistent with the principles of independent and active foreign policy. BRICS membership reflects Indonesia's active involvement in global affairs, as it can participate in advancing the interests of the Global South while simultaneously gaining economic benefits for national development.

Kata Kunci : BRICS, prinsip politik luar negeri bebas aktif, NDB, Global South, OECD, kepentingan nasional.