Gagasan Pemekaran Wilayah, Proyek Strategis Nasional Dan Perlindungan Hak Warga Di Kepulauan Obi

Rasyid Musdin, Dr. R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., MA

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penetapan dan implikasi proyek strategis nasional (PSN) terhadap masyarakat, perlindungan hak warga terhadap dampak kebijakan PSN dan kebijakan yang seharusnya memberikan perlindungan hak terhadap dampak PSN dalam gagasan pemekaran wilayah Kepulauan Obi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan menggambungkan pendekatan konsep politic economy of law, teori kebijakan dan partisipasi publik, hegemoni relasi kuasa, perlindungan hak konstitusional, kutukan sumber daya alam dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan data sekunder berasal dari kajian pustaka atau literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan PSN di Kepulauan Obi tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan berimplikasi pada tersisihnya hak-hak masyarakat di Kepulauan Obi. Kendatipun demikian, kurangnya upaya konkret pemerintah dan lemahnya realisasi peraturan perundang-undangan tidak memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat dari dampak aktivitas PSN tersebut secara komprehensif. Oleh sebab itu, diperlukan gagasan pemekaran Kepulauan Obi untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam tiga langkah utama. Pertama, pengintegrasian antara masyarakat dan sinkronisasi norma maupun kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kepulauan Obi) terkhusus dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat. Kedua, partisipasi publik dalam perumusan produk hukum daerah. Ketiga, pengkajian dampak, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas dampak pelaksanaan kegiatan PSN oleh Pemerintah Daerah (Kepulauan Obi) dan masyarakat kepada Pemerintah Pusat.

This study aims to analyze the establishment and implications of National Strategic Projects (PSN) on the community, the protection of citizens' rights against the impact of PSN policies, and the normative frameworks required to safeguard these rights within the context of the proposed regional expansion of the Obi Islands region.

This research employs a socio-legal approach integrating the concepts of the political economy of law, policy and public participation theory, hegemony of power relations, constitutional rights protection, the resource curse, and a statutory approach. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were obtained from literature reviews.

The results indicate that the design of PSN in the Obi Islands lacked community participation and resulted in the marginalization of local rights. Furthermore, the absence of concrete government efforts and the weak implementation of existing regulations have failed to provide comprehensive protection for community rights against the impact of PSN activities. Consequently, the regional expansion of the Obi Islands is proposed as a strategic means to realize the protection of community interests through the synchronization of legal norms and the authority of the Regency Government (Obi Island), specifically in rights protection efforts. Second, ensuring public participation in the formulation of regional legal instruments. Third, establishing mechanisms for impact assessment, monitoring, control, evaluation, and reporting of PSN activities by the Regional Government (Obi Island) and the community to the Central Government.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, PSN, Perlindungan Hak, Kepulauan Obi