Analisis Perlawanan Global South terhadap Relasi Kuasa dalam Diskursus Politik Iklim

Richard Christianto, Drs. Muhadi Sugiono, M.A.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Perubahan iklim merupakan isu yang semakin relevan dalam studi hubungan internasional. Dampak dari fenomena tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari secara signifikan bagi sebagian besar populasi dunia. Maka dari itu, pada tahun 2015 Paris Agreement muncul sebagai perjanjian internasional untuk mencoba menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan manusia. Dengan mekanisme seperti Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) dan Nationally Determined Contributions (NDCs) yang memaksimalkan fleksibilitas dari proyek reparasi iklim, Paris Agreement didesain agar upaya reparasi iklim dapat dijalankan oleh semua aktor dengan mempertimbangkan kondisi domestik masing-masing. Meskipun begitu, terdapat perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok aktor-aktor dari negara berkembang dan rentan iklim yang dikategorikan sebagai Global South dalam konstelasi politik internasional. Hegemoni yang terdapat di dalam rezim politik iklim internasional mengonstruksikan perubahan iklim sebagai hal yang apolitis dan perlu ditangani secara bersama. Skripsi ini mempercayai bahwa perlawanan Global South muncul karena keberadaan relasi kuasa akibat sejarah kolonialisme yang akhirnya memicu perubahan iklim, yang dikemukakan sebagai climate coloniality oleh Farhana Sultana. Dengan menggunakan political discourse analysis karya Ernesto Laclau dan Chantau Mouffe, skripsi ini ingin menganalisis mengapa perlawanan ini muncul dan bagaimana perlawanan tersebut dilakukan, melalui titik-titik nodal yang kemudian membentuk suatu rantai ekuivalen perlawanan bersama. 

Climate change is an increasingly relevant issue in the study of international relations. The impacts of this phenomenon significantly affect the daily lives of a large portion of the world's population. Therefore, in 2015 the Paris Agreement emerged as an international agreement to attempt to mitigate the damage caused by human actions. With mechanisms such as Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) and Nationally Determined Contributions (NDCs) that maximize flexibility of climate repair projects, the Paris Agreement is designed to allow climate reparations efforts to be implemented by all actors, taking into account their respective domestic conditions. However, there is resistance from a group of actors from developing and climate-vulnerable countries categorized as the Global South in the international political constellation. The hegemony within the international climate political regime constructs climate change as apolitical and requires collective action. This thesis believes that Global South resistance arises from the existence of power relations resulting from the history of colonialism that ultimately triggers climate change, which is put forward as climate coloniality by Farhana Sultana. Using Ernesto Laclau and Chantau Mouffe’s political discourse analysis, this thesis aims to analyze why this resistance emerged and how it was carried out, through nodal points which then form an equivalent chain of collective resistance.

Kata Kunci : Climate coloniality, Paris Agreement, CBDR-RC, NDCs, Global South, hegemoni, titik nodal, rantai ekuivalen