Penggunaan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat Untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Jayapura Provinsi Papua

LERIAN SANANTA PUHESSTRA, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) wilayah tanah Adat kota Jayapura terus menghadapi berbagai tantangan, khususnya penggunaan Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat (SKPTA) sebagai dasar awal pendaftaran tanah. SKPTA adalah dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas adat sebagai bukti pelepasan hak tanah komunal masyarakat adat kepada individu untuk selanjutnya di daftarkan dalam sistem hukum tanah nasional. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi SKPTA dalam implementasi PTSL di kota Jayapura dan mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi efektivitas fungsi. kajian ini  menggunakan metode penelitian normatif - empiris dengan menggunakan pendekatan hukum dan empiris , yang dilakukan melalui pengamatan pustaka dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPTA berfungsi sebagai bukti awal pelepasan hak tanah komunal, sarana legitimasi adat, dan dasar verifikasi administratif oleh kantor pertanahan dalam pelaksanaan PTSL. Namun dalam praktiknya, fungsi SKPTA belum terlaksana secara efektif, karena tidak adanya format SKPTA yang ter-standarisasi, kasus termasuk di mana SKPTA tidak secara jelas dan komprehensif menggambarkan batas - batas tanah adat yang dibiarkan dan tidak disertai peta sketsa yang memberikan panduan spasial yang memadai, kurangnya proses verifikasi administrasi, pengukuran lahan dan pemetaan di dalam PTSL . Situasi ini semakin diperparah oleh terbatasnya pemetaan partisipatif wilayah tanah adat, tumpang tindih klaim tanah di antara masyarakat adat, dan lemahnya koordinasi antar lembaga adat, pemerintah daerah, dan kantor Pertanahan. Oleh karena itu , penguatan fungsi SKPTA melalui penetapan standar administratif, pengembangan pemetaan tanah adat partisipatif, dan peningkatan koordinasi dan kapasitas kelembagaan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat kota Jayapura.

The implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) in customary land areas of Jayapura City continues to face various challenges, particularly in the use of the Customary Land Release Certificate (Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat/SKPTA) as an initial basis for land registration. SKPTA is a document issued by customary authorities as evidence of the release of indigenous communal land rights to individuals for subsequent registration within the national land law system. This research aims to analyze the function of SKPTA in the implementation of PTSL in Jayapura City and to identify obstacles that affect the effectiveness of its function. This study employs a normative-empirical research method, using statutory and empirical approaches, conducted through literature review and interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that SKPTA functions as preliminary evidence of the release of communal land rights, a means of customary legitimacy, and a basis for administrative verification by the Land Office in the implementation of PTSL. However, in practice, the function of SKPTA has not been effectively carried out due to the absence of standardized SKPTA formats, including instances where SKPTA does not clearly and comprehensively describe the boundaries of the released customary land and is not accompanied by sketch maps providing adequate spatial guidance. These deficiencies complicate administrative verification, land measurement, and mapping processes within PTSL. This situation is further exacerbated by limited participatory mapping of customary land areas, overlapping land claims among indigenous communities, and weak coordination among customary institutions, local governments, and the Land Office. Therefore, strengthening the function of SKPTA through the establishment of administrative standards, the development of participatory customary land mapping, and the enhancement of institutional coordination and capacity is necessary to ensure legal certainty and the protection of indigenous customary land rights in Jayapura City.

Kata Kunci : Surat Keterangan Pelepasan Tanah Adat, PTSL, Tanah Adat, Fungsi Alas Hak, Kota Jayapura.