Namus, Perempuan, dan Perlawanan: PKK (Partiya Karkerèn Kurdistanê) sebagai Gerakan Perjuangan Etno-Transnasional

NACHITA PUTRI MUSSELA, Dr. Luqman-nul Hakim

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsep namus––kehormatan perempuan––diartikulasikan

ulang dalam mobilisasi politik Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dengan fokus pada peran pejuang

perempuan sejak 1990-an. Melalui pendekatan Political Discourse Analysis (PDA), penelitian ini

berargumen bahwa PKK merekonstruksi namus yang semula bermakna kehormatan patriarkis

menjadi simbol kolektif perlawanan dan kemuliaan dalam perjuangan kebebasan bangsa Kurdi.

Reartikulasi namus ini berfungsi sebagai jembatan ideologis yang menghubungkan emansipasi

perempuan dengan proyek pembebasan nasional Kurdi, sekaligus menautkan pengalaman

penindasan perempuan dengan kondisi bangsa Kurdi yang tidak memiliki negara. Berakar pada

pengalaman sebagai bangsa tanpa negara, gerakan etno-transnasional PKK mengubah batas

teritorial dari garis pemisah menjadi ruang solidaritas dan identitas politik bersama. Keterlibatan

perempuan menjadi elemen sentral, tidak hanya sebagai strategi politik untuk memperluas

visibilitas gerakan, tetapi juga sebagai upaya menegosiasikan kembali norma gender tradisional,

mentransformasi identitas PKK, dan mendefinisikan ulang subjek perempuan––dari objek

kehormatan menjadi agen revolusioner dan kebebasan. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi

mengenai politik kekerasan dan perlawanan dalam perspektif gender dan gerakan sosial,

khususnya dalam konteks perjuangan etno-transnasional yang menantang batas-batas negara-

bangsa modern.

This study examines how the concept of namus— women’s honor —is rearticulated within the

political mobilization of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), focusing on the role of female

fighters since the 1990s. Using a Political Discourse Analysis (PDA) approach, this research

argues that the PKK reconstructs namus, originally understood as a form of patriarchal honor,

into a collective symbol of resistance and dignity within the Kurdish liberation struggle. This

rearticulation serves as an ideological bridge linking women’s emancipation to the Kurdish

national liberation project, while connecting women’s experiences of oppression to the stateless

condition of the Kurdish people. Rooted in the Kurdish experience as a nation without a state, the

PKK’s ethno-transnational movement transforms territorial boundaries from lines of separation

into spaces of solidarity and shared political identity. Women’s participation becomes central —

not only as a political strategy to expand the movement’s visibility, but also as an effort to

renegotiate traditional gender norms, transform the PKK’s identity, and redefine the female

subject from an object of honor into an agent of revolution and freedom. This study contributes

to broader discussions on the gendered politics of violence, resistance, and social movements

within the context of ethno-transnational struggles that challenge the boundaries of the modern

nation-state.

Kata Kunci : Namus, Perempuan Kurdi, PKK, Mobilisasi Politik, Gender, Feminisme Post- strukturalis, Politik Perlawanan, Etno-transnasional