DAMPAK PRAKTIK “PAY-FOR-DELAY” TERHADAP MONOPOLI DAN PENGUASAAN PASAR OBAT DALAM INDUSTRI FARMASI: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN DENMARK

Natasha Fortunita, Irna Nurhayati (S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.)

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Praktik pay-for-delay merupakan praktik pelanggaran persaingan usaha

yang mana produsen obat bermerek meminta produsen obat generik untuk menunda

dikeluarkannya obat generik mereka atas obat paten yang dimiliki oleh produsen

obat bermerek meskipun jangka waktu Hak Paten mereka sudah selesai. Praktik ini

memiliki potensi hadirnya persaingan usaha tidak sehat serta menghambat

masyarakat untuk dapat mengakses obat dengan harga yang lebih murah. Meskipun

praktik ini belum pernah terjadi di Indonesia, praktik ini sudah pernah terjadi baik

di negara Amerika Serikat dan Denmark.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji perbedaan pengaturan hukum

terkait praktik pay-for-delay antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Denmark.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji potensi penerapan Pasal 17 dan/atau Pasal

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap praktik pay-for-delay. Serta

mengkaji lesson learned yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Penelitian ini

merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang terdapat

antara negara Amerika Serikat Denmark. Selain itu, penelitian ini menunjukkan

potensi penerapan Pasal 17 dan/atau Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 apabila di masa depan terdapat praktik serupa di Indonesia. Serta penelitian

ini memiliki beberapa lesson learned yang dapat diadopsi di Indonesia.

Pay-for-delay is a competition law violation in which a branded drug

manufacturer requests a generic drug manufacturer to delay the market entry of its

generic product for a patented drug, even though the patent protection period has

expired. This practice has the potential to give rise to unfair competition and to

hinder public access to more affordable medicines. Although pay-for-delay

practices have not yet occurred in Indonesia, such practices have taken place in the

United States and Denmark.

This research aims to examine the differences in legal regulation of pay-

for-delay practices in Indonesia, the United States, and Denmark. In addition, this

study analyzes the potential application of Articles 17 and/or 19 of Law Number 5

of 1999 to pay-for-delay practices. Furthermore, this research seeks to identify the

lessons learned that may be adopted by Indonesia. This study employs normative

legal research with a descriptive-analytical approach.

The findings of this research indicate that there are differences in the legal

approaches adopted by the United States and Denmark in addressing pay-for-delay

practices. Moreover, the research demonstrates the potential applicability of

Articles 17 and/or 19 of Law Number 5 of 1999 should similar practices occur in

Indonesia in the future. The study also identifies several lessons learned that may

be adopted within the Indonesian competition law framework.

Kata Kunci : pay-for-delay agreement, Praktek Monopoli, Penguasaan Pasar