Dari Peristiwa 17 Oktober 1952 Hingga Demokrasi Terpimpin: Perlawanan Angkatan Darat untuk Meneguhkan Kekuasaan

ARIFIN SURYO NUGROHO, Prof. Dr. Bambang Purwanto, M.A., Prof. Dr. Agus Suwignyo, M.A.

2026 | Disertasi | S3 Ilmu-ilmu Humaniora

Disertasi ini mengkaji dinamika politik Angkatan Darat Indonesia sejak Peristiwa 17 Oktober 1952 hingga Demokrasi Terpimpin dengan menempatkan Angkatan Darat sebagai aktor politik yang berkembang secara bertahap dalam struktur kekuasaan negara. Penelitian ini memposisikan Peristiwa 17 Oktober 1952 sebagai titik artikulasi awal dari proses panjang transformasi politik-militer yang berlangsung secara evolusioner dan organik. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana Angkatan Darat, melalui pengalaman konflik, krisis legitimasi, dan ketegangan dengan elite sipil, membangun identitas, solidaritas korps, serta legitimasi politiknya sepanjang dekade 1950-an.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui pengolahan arsip negara, dokumen militer, memoar, risalah parlemen, dokumen partai politik, serta laporan pers sezaman. Analisis dilakukan dengan memadukan kerangka konseptual evolusioner organik, hubungan sipil–militer, dan pelembagaan militer untuk menelusuri pola kontinuitas dan perubahan dalam praktik politik Angkatan Darat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan momentum reflektif bagi Angkatan Darat untuk menata ulang strategi politiknya, yang kemudian berkembang melalui akumulasi praktik, seleksi gagasan, dan pelembagaan peran dalam konteks instabilitas demokrasi parlementer.

Disertasi ini berargumen bahwa menguatnya peran politik Angkatan Darat pada era Demokrasi Terpimpin merupakan hasil dari proses historis yang gradual, di mana pengalaman pasca-1952, kegagalan elite sipil, serta kebutuhan stabilitas nasional membuka ruang bagi Angkatan Darat untuk meneguhkan posisinya sebagai penyangga utama negara. Peran politik Angkatan Darat hingga Demokrasi Terpimpin dipahami sebagai konfigurasi kekuasaan yang terbentuk dari interaksi evolusioner antara negara, militer, dan krisis politik. Studi ini memberikan sumbangsih terhadap pemahaman relasi sipil-militer dan formasi kekuasaan dalam sejarah politik Indonesia modern.

This dissertation examines the political dynamics of the Indonesian Army from the 17 October 1952 Incident to the era of Guided Democracy by positioning the Army as a political actor that gradually evolved within the structure of state power. The study conceptualizes the 17 October 1952 Incident as an initial moment of articulation in a prolonged process of political-military transformation that unfolded evolutionarily and organically. The analysis focuses on how the Indonesian Army, through experiences of conflict, crises of legitimacy, and sustained tensions with civilian elites, constructed its institutional identity, corps solidarity, and political legitimacy throughout the 1950s.

This research employs the historical method through the systematic examination of state archives, military documents, memoirs, parliamentary debates, political party records, and contemporary press reports. The analysis integrates evolutionary-organic frameworks, civil–military relations theory, and the concept of military institutionalization to trace patterns of continuity and change in the Army’s political practices. The findings demonstrate that the 17 October 1952 Incident served as a reflective moment for the Indonesian Army to recalibrate its political strategies, which subsequently developed through the accumulation of practices, the selection of ideas, and the institutionalization of roles within the context of parliamentary democracy’s instability.

This dissertation argues that the consolidation of the Indonesian Army’s political role during the Guided Democracy period was the outcome of a gradual historical process in which post-1952 experiences, the failures of civilian elites, and the demand for national stability created political space for the Army to affirm its position as a central pillar of the state. The political role of the Indonesian Army up to the era of Guided Democracy is understood as a configuration of power shaped by evolutionary interactions among the state, the military, and recurring political crises. This study contributes to a deeper understanding of civil–military relations and the formation of power structures in the modern political history of Indonesia.

Kata Kunci : Angkatan Darat, 17 Oktober 1952, identitas militer, Demokrasi Terpimpin, sejarah politik Indonesia