Akumulasi Perampasan Hak Atas Air: Siasat dan Ketimpangan Akses Air Bersih Warga Miskin Kota di Kampung Kebantenan dan Pondok Jengkol, Kota Tangerang Selatan

Fajar Maulana Choirullah, Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2025 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini merupakan studi tentang siasat dan ketimpangan akses air bersih. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung melihat masalah akses sebagai dampak dari politik penyediaan air yang tidak inklusif, tulisan ini menunjukkan bahwa masalah akses air bersih terkait dengan tata ruang kota yang segregatif secara fisik, sehingga menciptakan polarisasi ruang sekaligus mengeksklusifkan akses terhadap air bersih. Kondisi ini mendorong warga miskin kota untuk mengembangkan siasat dalam memperoleh air bersih dari sumber-sumber alternatif. Melalui studi kasus akses air bersih warga miskin kota di Kampung Kebantenan dan Pondok Jengkol, Kelurahan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, mengeksplorasi bagaimana keseharian warga dalam melakukan siasat akses air bersih secara mandiri dengan mengandalkan kemampuan melalui cara-cara praktis. Secara teoritis, dalam melihat konteks produksi ruang kota yang timpang merujuk pada konsep kota sebagai tempat akumulasi kapital dan kapitalisasi ruang dari David Harvey (2003, 2010). Kemudian untuk mengeksplorasi siasat dan kemampuan warga dalam memperoleh akses air bersih penelitian ini merujuk pada teori akses milik Ribot & Peluso (2003). Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk ketimpangan dan siasat akses air bersih di tingkat komunitas.

Terdapat tiga temuan 1) Logika kota sebagai pusat akumulasi kapital dan proses kapitalisasi ruang tidak hanya menciptakan hierarki dan polarisasi ruang ekstrem antara wilayah kluster yang makmur dan wilayah kampung yang terabaikan, tetapi juga melahirkan prinsip eksklusivitas dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip ini akhirnya mengubah sifat air bersih yang sebelumnya barang publik menjadi komoditas privat, sehingga membatasi siapa yang berhak dan tidak berhak memiliki akses atas sumber daya. 2) Keberadaan pengembang sebagai institusi independen yang berwenang atas wilayah kluster telah memberi kapasitas lobbying dan hak istimewa yang besar dalam mengakses program pembangunan jaringan SPAM. Kondisi ini diperkuat dengan pembentukan struktur administrasi yang mengikuti segregasi kluster vs kampung, sehingga semakin meningkatkan ketimpangan antar wilayah baik secara kelembagaan maupun spasial. 3) Ketimpangan akses air mendorong warga untuk mengembangkan siasat akses yang bertumpu pada kemampuan warga untuk memanfaatkan modal, teknologi, negosiasi-kerja sama, hubungan sosial-kekerabatan, tenaga, dan akses pasar untuk memperoleh, mempertahankan, dan memaksimalkan akses terhadap air bersih.

This research examines strategies and inequalities in access to clean water. Unlike previous studies that tend to view the problem of access as an impact of non-inclusive water supply policies, this paper demonstrates that the issue of access to clean water is related to physically segregated urban spatial planning, which creates spatial polarization while simultaneously restricting access to clean water. This condition encourages the urban poor to develop strategies in obtaining clean water from alternative sources. Through a case study of clean water access for the urban poor in Kampung Kebantenan and Pondok Jengkol, Pondok Aren Subdistrict, South Tangerang City, it explores how residents' daily lives involve independent strategies for water access by relying on their capabilities through practical means. Theoretically, in viewing the context of unequal urban space production, this study refers to David Harvey’s (2003, 2010) concept of the city as a site of capital accumulation and the capitalization of space. Furthermore, to explore strategies and capabilities of residents in obtaining access to clean water, this study refers to the access theory by Ribot & Peluso (2003). The research method used in this paper is qualitative, with an ethnographic approach, which enables an in-depth exploration of the social, economic, and political dynamics that shape inequality and access strategies to clean water at the community level.

There are three findings: 1) The logic of the city as a center for capital accumulation and the process of spatial capitalization not only creates hierarchies and extreme spatial polarization between prosperous cluster areas and neglected kampung areas, but also gives rise to the principle of exclusivity in resource management. This principle ultimately transforms clean water, which was previously a public good, into a private commodity, thereby restricting who is entitled to access the resource. 2) The presence of developers as independent institutions with authority over cluster areas has provided significant lobbying capacity and privileges in accessing SPAM network development programs. This condition is reinforced by the formation of administrative structures that follow the segregation of clusters versus kampung, further increasing interregional inequality both institutionally and spatially. 3) Inequality in water access encourages residents to develop access strategies that rely on their ability to utilize capital, technology, negotiation-cooperation, social-kinship relations, labor, and market access to obtain, maintain, and maximize access to clean water.

Kata Kunci : Akses, Siasat, Ketimpangan Tata Ruang Kota, Air Bersih, Warga Miskin Kota