Ekonomi Politik Pembangunan Rendah Karbon di Negara Berkembang dalam Merespons Perjanjian Paris: Studi Kasus Indonesia dan Vietnam
Haya Sabrina Kamilah Shafa, Dr. Muhammad Rum, SIP, IMAS
2025 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional
Penelitian ini menganalisis faktor penyebab perbedaan laju Pembangunan Rendah Karbon di negara berkembang, yakni Indonesia dan Vietnam berdasarkan variabel internal dan eksternalnya masing-masing menggunakan kerangka Developmental State dan konsep Embedded Autonomy. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis perbedaan intervensi di kedua negara untuk menunjukkan kesenjangan ekonomi politik dalam kapasitas negara, konfigurasi kekuasaan dalam menghasilkan kebijakan rendah karbon, serta relasi negara dengan pasar yang membentuk proses Pembangunan Rendah Karbonnya masing-masing. Kesenjangan tersebut menjadi faktor yang melatarbelakangi perbedaan luaran Pembangunan Rendah Karbon berupa struktur penggunaan energi, kinerja ekonomi, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat emisi di kedua negara. Luaran Vietnam menunjukkan kemajuan yang lebih pesat dibanding Indonesia karena berdasarkan konsep Embedded Autonomy, bentuk intervensi Vietnam berada di spektrum intermediate menuju developmental, sementara Indonesia masih di spektrum predatory menuju intermediate. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagai peneliti Pembangunan Rendah Karbon dan pemangku kebijakan mengenai strategi pembangunan yang melibatkan faktor ekologis secara lebih efektif.
This study analyzes the factors causing differences in the rate of Low-Carbon Development in Indonesia and Vietnam based on their internal and external variables using the Developmental State framework and the concept of Embedded Autonomy. This study focuses on analyzing differences in intervention in both countries to reveal the political-economic gap in state capacity, the configuration of power in producing low-carbon policies, and the relationship between the state and the market that shapes their respective Low-Carbon Development processes. These gaps underlie differences in Low-Carbon Development outcomes, including energy use structures, economic performance, science and technology capacity, and emission levels. Based on the concept of Embedded Autonomy, Vietnam's form of intervention is intermediate toward developmental, while Indonesia's is intermediate toward predatory. This explains why Vietnam's outcomes show more rapid progress than Indonesia's. The results of this study can serve as a reference for researchers and policymakers interested in development strategies that effectively incorporate ecological factors.
Kata Kunci : Ekonomi Politik, Pembangunan Rendah Karbon, intervensi pemerintah, peran negara, kesenjangan negara berkembang, Indonesia, Vietnam, Developmental State Theory, otonomi birokrasi, embeddedness