Policy Context, Regulatory Design, and Actor Dynamics in the Formation of Danantara: Governance Reform in Indonesian State-Owned Enterprise

Sulthan Rasikh Kusuma Handaka, I Made Krisnajaya S.I.P.,M. Pol Admin.

2025 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan Danantara sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, dengan menyoroti dinamika kebijakan dan peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, analisis regulasi, dan pemetaan aktor. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi aktor-aktor seperti akademisi dan masyarakat sipil dengan isi regulasi yang lebih mengakomodasi kepentingan pemerintah dan investor. Meskipun regulasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN, kebijakan ini berisiko memicu resistensi sosial-politik, terutama dari serikat pekerja yang mengkhawatirkan perlindungan tenaga kerja. Pemetaan aktor juga mengungkapkan bahwa terdapat kekhawatiran di kalangan publik dan kelompok masyarakat sipil terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Danantara sangat bergantung pada upaya pemerintah untuk menutup kesenjangan antara ekspektasi aktor dan kebijakan yang diimplementasikan melalui regulasi lanjutan dan penguatan partisipasi publik.

This study aims to analyze the formation of Danantara as a superholding of State-Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia, highlighting the policy dynamics and the roles of actors involved in the process. The method used is a qualitative descriptive-analytical approach, with data collection techniques through literature study, regulatory analysis, and actor mapping. The results of the study indicate a mismatch between the expectations of actors such as academics and civil society and the content of regulations that better accommodate the interests of the government and investors. Although the regulation aims to improve the efficiency of SOE management, this policy risks triggering socio-political resistance, particularly from labor unions concerned about labor protection. The actor mapping also reveals concerns among the public and civil society groups regarding transparency and accountability in Danantara's management. This study concludes that Danantara's success depends heavily on the government's efforts to bridge the gap between actors' expectations and implemented policies through further regulations and strengthened public participation.

Kata Kunci : Danantara, public policy, SOE reform, regulatory analysis, actor mapping, transparency, accountability.