MULTI-LEVEL GOVERNANCE DALAM PENANGANAN DARURAT KEKERINGAN DI TENGAH PERUBAHAN IKLIM: STUDI KASUS KABUPATEN BEKASI

STELLA MARISKA YUNCIE, Dr. Retnadi Heru Jatmiko, M.Sc.; Bevaola Kusumasari, SIP., M.Si., Ph.D

2026 | Tesis | S2 MAGISTER MANAJEMEN BENCANA

Kondisi kekeringan tahun 2023 di Kabupaten Bekasi semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim yang memicu krisis air dengan dampak meluas hingga lebih dari 40 desa. Situasi ini menuntut koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan lintas sektor yang efektif dalam penanganan darurat kekeringan. Penelitian ini bertujuan menyusun kerangka kerja penguatan Multi-level Governance (MLG) dalam penanganan darurat kekeringan di Kabupaten Bekasi di tengah perubahan iklim, sekaligus merumuskan rekomendasi strategi MLG yang tangguh dan adaptif.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi lapangan, serta data sekunder untuk menangkap dinamika koordinasi, pengambilan keputusan, dan respons darurat. Informan terdiri atas sembilan aktor kunci yang merepresentasikan level pusat, provinsi, kabupaten, serta aktor lintas sektor. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan bantuan NVivo dan dilengkapi analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan.

Hasil penelitian menghasilkan kerangka penguatan MLG yang menata kelembagaan melalui pengaitan rencana kontingensi, rencana operasi, dan keputusan status darurat agar jalur kewenangan vertikal-horizontal lebih jelas, konsisten, dan terukur. Kerangka ini menekankan penguatan komando terpadu yang terhubung dengan indikator iklim dan sistem peringatan dini, pengembangan skema pembiayaan darurat multi-level yang terintegrasi, penguatan kapasitas aktor, serta pembangunan sistem informasi terpadu berbasis data iklim dan spasial. Selain itu, aktor nonpemerintah diposisikan sebagai mitra tata kelola, dan pemantauan dan evaluasi lintas level diperkuat sebagai mekanisme pembelajaran untuk penyempurnaan SOP, pembaruan rencana, dan penguatan adaptasi jangka panjang. Strategi SWOT menegaskan integrasi PRB dengan adaptasi iklim, early action berbasis informasi iklim, transformasi pendanaan dari event-based menuju risk-based financing, serta defragmentasi kewenangan dalam tata kelola air dan pertanian.

The 2023 drought in Bekasi Regency has been increasingly shaped by climate change, triggering a water crisis that affected more than 40 villages. This situation underscores the need for effective cross-tier and cross-sector coordination in emergency drought response. This study aims to develop a strengthening framework for multi-level governance (MLG) in Bekasi Regency’s drought emergency response under climate change, to propose resilient and adaptive MLG strategies.

A qualitative case-study design was employed. Data were collected through semi-structured interviews, field documentation, and secondary sources. Nine key informants were purposively selected to represent national, provincial, and district levels as well as cross-sector actors. Data were analyzed using thematic analysis supported by NVivo, complemented by a SWOT analysis to derive strategic strengthening options.

The study proposes an MLG strengthening framework that reorganizes institutional arrangements by explicitly linking contingency planning, operational plans, and emergency status decrees, thereby clarifying and making more consistent and measurable vertical–horizontal lines of authority. The framework emphasizes: reinforcing an integrated command mechanism connected to climate indicators and early-warning systems, developing an integrated multi-level emergency financing scheme, strengthening actor capacity, and building an integrated information system that combines climate and spatial data. Non-governmental actors are positioned as co-governance partners, while cross-level monitoring and evaluation is institutionalized as a learning mechanism for SOP refinement, plan updating, and long-term adaptation strengthening. The SWOT-based strategies prioritize integrating disaster risk reduction with climate adaptation, enabling climate-information-based early action, shifting from event-based funding toward risk-informed financing, and reducing institutional fragmentation in water and agricultural governance.

Kata Kunci : bencana, kerangka kerja, koordinasi, pemerintah, strategi