Manajemen aset (Tanah dan bangunan) Pemerintah Daerah :: Studi kasus di Kabupaten Pontianak

AGUSTINA, Maria, Dr. B.M. Purwanto, MBA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan keuangan yang kompherensif, merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan merupakan hasil akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan yang disyaratkan meliputi Neraca Daerah, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aktiva tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dikelola oleh masing – masing entitas (unit kerja) dan setiap periode wajib membuat laporan ke unit kerja yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan aset secara keseluruhan. Dari fenomena di atas penelitian ini memfokuskan pada fenomena-fenomena yang ada pada manajemen aset Pemerintah Daerah yang berperan sangat penting dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Neraca Daerah. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji inventarisasi dan legal/yuridis atas aset tanah dan bangunan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah,mengkaji metode penilaian aset tanah dan bangunan pada Neraca Daerah, mengkaji pemanfaatan aset tanah dan bangunan yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak terhadap kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (retribusi). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa untuk mengurus dan menertibkan pencatatan barang/aset daerah dalam pemakaian, Kepala Daerah menunjuk/ menetapkan pengurus barang/aset masing-masing unit kerja yang memiliki skill dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan sensus barang daerah, masing-masing unit kerja belum melaksanakan pengisian formulir buku inventaris dengan jelas dan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga BPKKD sebagai penanggungjawab pengelolaan barang daerah belum dapat menyusun buku induk inventaris dengan data yang jelas, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen yang ada. Aspek legal yang jelas menjadi sangat penting atas status, luas dan harga tanah dan bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap Neraca Daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam SIMBADA masih merupakan nilai historis (nilai perolehan, nilai buku atau NJOP), sehingga diperlukan penilaian aset untuk mendapatkan nilai pasar dari seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Penilaian yang tepat atas aset/barang daerah akan menggambarkan kekayaan pemerintah daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar pengelolaan aset/barang daerah selanjutnya. Identifikasi atas tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan publik (public service) sebagai perwujudan atas pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan berkelanjutan. Fungsi pengawasan dan pengendalian serta pembinaan menjadi sangat penting untuk pengendalian secara ketat agar tidak terjadi miss management, kehilangan dan tidak termanfaatkan

The ratification of Act Number 17 Year of 2004 about State Finance requires that local governments unexceptionally arrange a comprehensive financial statement that becomes the outcome of local government financial management process. The required financial statement includes Local Balance, Local Budget (APBD) Realization Statement, Cash Flow Statement and The Note on Financial Statement. The Local Balance gives information about the financial position at a certain period. Such financial position is the financial position to assets, debt, and equity. The permanent assets that belong to local government are managed by each entity (work units) which is obliged to make the report to a certain work unit that is authorized to conduct the activity of assets management comprehensively. This research focuses on the existing phenomena in management of assets of local government that has a very important role in giving quick, accurate and accountable information in Local Balance. This research is aimed to study about the inventory and legal/judicial aspect of real property assets owned/managed by the local government of Kabupaten Pontianak, the method of assets assessment in local balance, the use of real property assets and its contribution to the local actual income (retribution). The results of the research conclude that in order to manage and arrange the recording of local goods/assets in usage, Bupati (Regent) chooses/decides officials that handle goods/assets in each working unit. The chosen officials are those that have skill and responsibility based on its duty and function. In the implementation of local goods census, it is found that each working unit has not filled the inventory book clearly, completely and accountably so that BPKKD that is responsible for local goods management cannot compile the inventory source book with the true, accurate, and accountable data based on the existing document. The clear legal aspect becomes very important to the status, area, and price of real property in order to assessing the permanent assets in local balance. The assets value mentioned in SIMBADA still represents the historical value (provision value, book value or NJOP), so that an assets assessment is needed to get the market value of the entire assets that belong to local government. Correct assessment to the local assets/goods will depict the actual properties of local government and reflect the complete local ability. It will become an accurate enclosure of accountability report of the Bupati (Regent), and function as a basis for the further local assets/goods management. In the identification of real property that has not been exploited yet by the local government to be the source of local actual income and to improve the public services as the implementation of good governance and sustainable development, the monitoring and controlling as well as supervising functions become very important for tight controlling so that missmanagement and loss do not happen.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah,Laporan Keuangan,Manajemen Asset