Pengaruh pemberlakuan otonomi daerah terhadap penerimaan Provisi sumber daya hutan (PSDH) di Provinsi SUmatera Selatan

TJAHJANTO, Pandji, Prof.Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan produksi hasil hutan dan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta membandingkan rata-rata produksi hasil hutan berdasarkan asal perijinan pemungutan hasil hutan dan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebelum dam sesudah pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga bertujuan melihat potensi penerimaan PSDH Provinsi Sumatera Selatan. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah model pertumbuhan secara tahunan, uji beda rata-rata, model perhitungan besarnya PSDH Departemen Kehutanan serta referensi UU No. 25 Tahun 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi kayu bulat antara tahun 1988/1989 sampai dengan 2004 rata-rata sebesar 17,33% per tahun sedangkan pertumbuhan penerimaan PSDH rata-rata sebesar 0,35% per tahun. Pemberlakuan otonomi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap produksi kayu bulat yang berasal dari Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), namun memiliki pengaruh terhadap produksi kayu bulat yang berasal dari Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hasil hutan non kayu dan penerimaan PSDH Provinsi Sumatera Selatan. Potensi penerimaan PSDH jika dihitung berdasarkan produksi hasil hutan menurut jenisnya adalah Rp1.314.921.156,- sementara bagi hasil yang diterima Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2004 adalah Rp1.013.341.355,5,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp301.579.800,5,- atau 22,94% dari PSDH, ini merupakan potensi yang hilang bagi penerimaan Provinsi Sumatera Selatan.

The research aimed to measure the growth of the production of the forest’s products and the Resources Royalty Provision (RRP) income and to find out the influence of autonomy implementation on the production of the forest’s products that was based on the allowance of harvesting the forest’s prpducts and the income of the Resources Royalty Provision in Sumatera Selatan. This research also aimed to see the potential income of Sumatera Selatan’s RRP. Data used in this research is the secondary data from the Forestry Official of Sumatera Selatan, the Central Office of the Forestry Consolidation on Region II Palembang, the Financial Bureau of the Regional Secretariat of Sumatera Selatan and the Statistic Central Committee of Sumatera Selatan. The instruments used were the annually growth model, the means different testing, the counting model of RRP of Forestry Department and the reference UU No. 25 year 1999. The result showed that the growth of the log production between 1988/1989 until 2004 was about 17,33% a year while the growth of RRP’s income was about 0,35% a year. Autonomy implementation did not give any influence on the log product that came from the Allowance of Using Proprietary Wood and Land (AUPWL), the Allowance of Using Wood (AUW), and the Exertion Right of Industrial Plants Forest (ERIPF). However, the implementation gave an influence on the log production that came from the Forest Exertion Right (FER), the non-wood product, and the income of Sumatera Selatan’RRP. The income potency of Sumatera Selatan’RRP in 2004 as counted by the production of forest’s product according to its variety was Rp1,314,921,156,-. Mean while, Sumatera Selatan received the product share Rp1,013,341,355.5,- in 2004. Thus, there was dispute about Rp301,579,800.5 or 22,94% from that was the lost potency of Sumatera Selatan’s income.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Otonomi Daerah,PSDH