Bantuan Hukum Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Tersangka atau Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer

Fereno Mustakim, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan yang melandasi pengutamaan bantuan hukum bagi prajurit TNI sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam sistem peradilan pidana militer dari Dinas Bantuan Hukum TNI, problematika yang muncul ketika prajurit TNI sebagai Tersangka atau Terdakwa menggunakan bantuan hukum dari luar Dinas Bantuan Hukum TNI, serta mengkaji dan merumuskan pengaturan bantuan hukum bagi prajurit TNI sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam sistem peradilan pidana militer di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat yang deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan responden dan narasumber dari lingkungan militer, advokat, dan akademisi guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap prajurit TNI. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan. Pertama, bahwa pengutamaan bantuan hukum bagi prajurit TNI melalui Dinas Bantuan Hukum TNI didasarkan pada landasan filosofis (berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sapta marga dan sumpah prajurit diwujudkan pada rawatan kedinasan), landasan sosiologis (berakar pada solidaritas, loyalitas, dan jiwa korsa yang menjadi bagian budaya militer), dan landasan yuridis (legitimasi kuat pada ketentuan internal yang menempatkan dinas bantuan hukum TNI sebagai pelaksana utama). Kedua, problematika pemberian bantuan hukum dari luar dinas hukum TNI mencakup aspek substansi, struktur, dan budaya hukum yang belum sinkron. Hal ini menimbulkan keterlambatan akses pembelaan dan efektivitas hukum yang tidak berjalan optimal. Ketiga, Prospek pengaturan bantuan hukum bagi prajurit TNI ke depan mengarah pada reformasi hukum yang terbuka, akuntabel, dan berkeadilan dengan tetap menjaga disiplin militer. Pembaruan regulasi perlu menegaskan hak prajurit menunjuk penasihat hukum sipil, memperkuat koordinasi Dinas Hukum TNI dan advokat, serta menjamin prinsip equality before the law dan penyesuaian struktur kelembagaan yang lebih adaptif terhadap perlindungan hak prajurit dan profesionalisme peradilan militer.

This study aims to identify the underlying considerations for prioritizing legal assistance for Indonesian National Army (TNI) soldiers as suspects or defendants within the military criminal justice system through the TNI Legal Assistance Service, to analyze the problems arising when TNI soldiers as suspects or defendants utilize legal counsel from outside the TNI Legal Assistance Service, and to examine and formulate the future regulation of legal assistance for TNI soldiers in the military criminal justice system. This research employs a normative-empirical legal approach with a descriptive character. The normative approach is used to analyze statutory regulations governing legal assistance in the military criminal justice system, while the empirical approach involves interviews with respondents and resource persons from the military, legal practitioners, and academics to obtain a factual understanding of the implementation of legal assistance for TNI soldiers. Primary and secondary data were analyzed qualitatively using an inductive reasoning method. The results of the study yield three main conclusions. First, the prioritization of legal assistance for TNI soldiers through the TNI Legal Assistance Service is founded on philosophical grounds (rooted in the values of Pancasila, the Sapta Marga, and the Soldier’s Oath as reflected in the military service ethos), sociological grounds (based on solidarity, loyalty, and esprit de corps as integral elements of military culture), and juridical grounds (supported by strong internal legal provisions designating the TNI Legal Assistance Service as the principal executor). Second, the issues surrounding the provision of legal assistance from outside the TNI Legal Service encompass unsynchronized aspects of legal substance, structure, and culture, resulting in delayed access to defense and suboptimal legal effectiveness. Third, the future prospect of regulating legal assistance for TNI soldiers points toward an open, accountable, and equitable legal reform while maintaining military discipline. Regulatory reforms should affirm the soldiers’ right to appoint civilian legal counsel, strengthen coordination between the TNI Legal Service and external advocates, and uphold the principle of equality before the law through adaptive institutional restructuring to ensure the protection of soldiers’ rights and the professionalism of the military judiciary.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Prajurit TNI, Peradilan Militer, Penasihat Hukum