Simulasi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 di Kabupaten Kutai Timur

SUSENA, Agus, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA.,Akt

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Dalam era otonomi daerah, dana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi lebih besar. Hal ini menuntut akuntabilitas yang lebih besar pula, sehingga diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Untuk itu Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 merupakan petunjuk teknis PP Nomor 105 Tahun 2000 di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 70 Kepmendagri 29/2002 mengatur dengan tegas bahwa Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangannya. Penyusunan dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bukanlah pekerjaan mudah, sehingga sampai sekarang masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang belum mampu menyusun dan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah kurang tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan: Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Analisis difokuskan pada sistem akuntansi pokok, kebijakan akuntansi, dan siklus akuntansi. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 digunakan sebagai pedoman penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil pembahasan dalam penelitian ini berupa hasil proses akuntansi atas data simulasi yang disajikan. Hasil pembahasan tersebut terdiri dari analisis transaksi, jurnal transaksi, buku besar dan buku pembantu, jurnal penyesuaian dan jurnal penutup, serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Dalam penyusunan laporan aliran kas harus dilakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap format laporan aliran kas baik metode langsung maupun metode tidak langsung, agar laporan aliran kas dapat menyajikan informasi aliran kas sesuai dengan keadaan sebenarnya.

In the local autonomy era, local governments have to manage much greater deal of money. In such condition the greater accountability is required, so the better local financial management is needed. For this reason, central government has issued Governmental Regulation number 105 year 2000 (PP 105/2000) about the management and responsibility of local financial. Ministerial of Internal Affairs Decree number 29 year 2002 (Kepmendagri 29/2002) is the technical guideline for Governmental Regulation 105/2000 in local financial management matter. Article 70 Kepmendagri 29/2002 explicitly regulate that local governments must use local financial accounting system in its financial management. Arranging and implementation of local financial accounting system are not easy job, so there are many local governments in Indonesia can’t arrange and implement the local financial accounting system yet. One of obstacles faced by local governments, including local government of Kutai Timur Regency in local financial accounting system implementation is the unavailability of competent human resource. This research offers a simulation of the implementation of local financial accounting system based on Kepmendagri 29/2002. Analysis focused to basic accounting system, accounting policy, and accounting cycle. Kepmendagri 29/2002 is used as guideline for local financial accounting system arranging. The criticism results in this research are the products of accounting process on simulation data presented. The products consist of transactions analysis, transactions record, ledger and subsidiary ledger, adjustments, and local financial mangement responsibility reports. The reports consit of local income and expenditure budget realization report, cash flow report, and balance sheet. In order that cash flow report can present the cash flow information conform to the real condition, then a modification or an adjustment to the cash flow report form, either direct method or indirect method must be made.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Keputusan Mendagri No 29 Tahun 2002