Pemeriksaan Kualitas Produk Pangan oleh Voedingsmiddelen-Commissie Di Hindia-Belanda, 1914-1939

Wahyu Milantari, Dr. Mutiah Amini, M. Hum.

2026 | Tesis | S2 Sejarah

Modernisasi di Hindia-Belanda menjadi katalisator utama bagi perubahan teknologi pangan, yang ditandai dengan adopsi teknologi pengolahan pangan pada tahap pemrosesan, pengawetan, hingga pengemasan. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan umur simpan dan mutu produk pangan, tetapi juga memunculkan kesadaran akan pentingnya standar keamanan produk pangan. Sejak 1851, pemerintah kolonial membentuk kerangka regulasi awal melalui Voedingsmiddelen Ordonnantie. Upaya pelembagaan yang lebih sistematis kemudian diwujudkan dengan pembentukan Voedingsmiddelen-commissie pada 1914. Berdasarkan konteks tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis peran, kontribusi, dan tantangan yang dihadapi komisi tersebut dalam membangun standar kualitas dan keamanan produk pangan modern di Hindia-Belanda.

Riset ini mengemukakan bahwa Voedingsmiddelen-commissie, dengan keanggotaan multidisiplinnya, berperan sebagai penasihat ilmiah pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Komisi ini berhasil memberikan kontribusi fundamental dengan menerbitkan standar produk pangan berbasis penelitian ilmiah seperti "kodeks susu", "kodeks air", serta merancang regulasi progresif seperti Ordonansi Pengemasan yang mewajibkan pelabelan jujur. Hasil kinerja ini tidak hanya melindungi konsumen dari tindakan-tindakan kecurangan pada kualitas produk pangan (food adulteration), tetapi juga menciptakan landasan hukum bagi penjualan produk pangan yang lebih adil, dengan menekankan pentingnya standar kualitas produk pangan. Akan tetapi, efektivitas Voedingsmiddelen-commissie ini secara bertahap terhambat oleh berbagai kendala struktural dan operasional. Kendala utama meliputi anggaran yang kurang memadai, kelangkaan tenaga ahli kimia pangan yang berdedikasi penuh, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan

Modernization in the Netherlands Indies served as the primary catalyst for changes in food technology, marked by the adoption of food processing technologies at the stages of processing, preservation, and packaging. This development not only enhanced the shelf life and quality of food products but also fostered awareness of the importance of food safety standards. Since 1851, the colonial government established an initial regulatory framework through the Voedingsmiddelen Ordonnantie. A more systematic institutionalization effort was later realized with the establishment of the Voedingsmiddelen-commissie in 1914. Based on this context, this research aims to analyze the role, contributions, and challenges faced by this commission in building modern food quality and safety standards in the Netherlands Indies.

This research argues that the Voedingsmiddelen-commissie, with its multidisciplinary membership, acted as a scientific advisor to the government in policy formulation. The commission successfully made fundamental contributions by publishing scientifically researched food product standards such as the "milk codex" and "water codex," as well as designing progressive regulations like the Packaging Ordinance, which mandated honest labeling. This work not only protected consumers from fraudulent practices in food quality (food adulteration) but also established a legal foundation for fairer food product sales, emphasizing the importance of food quality standards. However, the effectiveness of the Voedingsmiddelen-commissie was gradually hampered by various structural and operational constraints. Key challenges included inadequate funding, a shortage of fully dedicated food chemistry experts, and limited supporting facilities such as specialized laboratories and libraries. These obstacles resulted in numerous food

Kata Kunci : teknologi pangan, Voedingsmiddelen-commissie, standar kualitas.