Politik Hukum Penggunaan Sistem Tarif Spesifik dalam Pengenaan Cukai atas Hasil Tembakau Berupa Sigaret dalam Perspektif Asas Kemanfaatan

I MADE WISWA MITRA TRESNA UTAMA, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Sistem tarif cukai dalam pengenaan cukai atas hasil tembakau berupa sigaret mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dari sistem tarif ad valorem hingga kombinasi/hybrid, dan sejak tahun 2009 menggunakan sistem tarif spesifik. Pemilihan sistem tarif tersebut merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Cukai kepada pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan penerimaan negara, pengendalian konsumsi, dan memudahkan pemungutan atau pengawasan. Kebijakan ini erat kaitannya dengan efektivitasnya dalam mencapai fungsi regulerend dan budgetair, serta manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi kesehatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas politik hukum penggunaan sistem tarif spesifik tersebut dalam mencapai fungsi regulerend dan budgetair serta kesesuaiannya dengan asas kemanfaatan khususnya bagi kesehatan publik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta didukung wawancara dengan narasumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penggunaan sistem tarif spesifik sejak tahun 2009 menandai pergeseran politik hukum di bidang cukai, dari orientasi penerimaan negara menjadi keseimbangan antara pengendalian konsumsi dan penerimaan negara. Selain itu, sistem tarif spesifik terbukti lebih efektif menekan konsumsi hasil tembakau dalam jangka panjang sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara yang lebih prediktabel. Kedua, Penerapan sistem tarif spesifik dalam pengenaan cukai atas hasil tembakau berupa sigaret memiliki kesesuaian dengan asas kemanfaatan, meskipun efektivitasnya masih bersifat bertahap. Kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui arah pengendalian konsumsi yang lebih terukur dan berhasil mengarahkan perilaku konsumsi menjadi lebih terkendali, serta peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang secara konsisten diprioritaskan untuk membiayai program-program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. 

The excise tariff system applied to tobacco products in the form of cigarettes has undergone several changes over time, evolving from an ad valorem system to a combination/hybrid system, and since 2009 has adopted a specific tariff system. The choice of tariff system is an authority granted to the government under the Excise Law, aimed at optimizing state revenue, controlling consumption, and facilitating collection and supervision. This policy is closely related to its effectiveness in achieving the regulerend (regulatory) and budgetair (budgetary) functions, as well as the tangible benefits it provides to society, particularly in relation to public health. This study aims to analyze the effectiveness of the political law underlying the use of the specific tariff system in achieving these two functions and to assess its conformity with the principle of utility, especially from the perspective of public health.

This research employs a normative legal method, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and non-legal materials obtained through a literature review, supported by interviews with officials from the Directorate General of Customs and Excise and the Directorate General of Fiscal and Economic Strategy. The collected data were analyzed qualitatively using conceptual, historical, and statutory approaches, and conclusions were drawn deductively.

The results of this research indicate two main findings. First, the implementation of the specific tariff system since 2009 marks a shift in the political law of excise from a revenue-oriented policy toward a balanced approach between fiscal objectives and consumption control. Furthermore, the specific tariff system has proven to be more effective in reducing tobacco consumption in the long term while maintaining more predictable and stable state revenue. Second, the application of the specific tariff system is consistent with the principle of utility, although its effectiveness remains gradual. The policy has provided tangible benefits to society by directing consumption behavior toward greater control and by increasing the allocation of Revenue Sharing Funds of Tobacco Excise (DBH CHT), which are consistently prioritized to finance government programs related to public health.

Kata Kunci : asas kemanfaatan, cukai, politik hukum, sistem tarif, spesifik