Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme KKB di Papua Berdasarkan Prinsip Hukum Nasional dan Internasional

Annisa Rizki Pusponegoro, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M.

2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Papua. Peraturan perundang – undangan di Indonesia mengenai Tindak Pidana Terorisme sudah ada dalam bentuk Undang – Undang hingga petunjuk tekhnis. Hambatan yang dialami oleh Aparatur Penegak Hukum diantaranya efek domino dari perubahan nomenklatur yang semula OPM menjadi KKB. Hal tersebut tidak hanya mengubah posisi leading sector dalam penanggulangan tetapi juga adanya dinamika di lapangan yang menyebabkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik KKB maupun aparat penegak hukum khususnya TNI.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Metode normatif yuridis ialah penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau literatur serta data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian yang dilakukan dengan metode melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kelompok KKB yang dikategorikan sebagai kelompok terorisme memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan nomenklatur dari OPM ke KKB berpengaruh terhadap penangannya. OPM sebagai gerakan separatis kurang memiliki dasar hukum yang kuat. Penanganan KKB sudah sesuai dengan prinsip – prinsip hukum Internasional khususnya prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara

This study aims to analyze the Indonesian government's challenges in eradicating terrorism in Papua. Indonesian laws and regulations concerning terrorism exist in the form of laws and technical guidelines. Obstacles faced by law enforcement officials include the domino effect of the change in nomenclature from OPM to KKB. This not only shifts the leading sector's position in counterterrorism but also creates dynamics on the ground that lead to human rights violations by both the KKB and law enforcement officials, particularly the Indonesian National Armed Forces (TNI).

The method used in this paper applies a normative legal research method with a juridical approach. The normative juridical method is legal research that utilizes library materials or literature and secondary data as the basis for research conducted by searching for laws and regulations and literature relevant to the problem being studied.

The research results show that the KKB group, categorized as a terrorist group, has a strong legal basis, namely Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The change in nomenclature from OPM to KKB impacts its handling. The OPM, as a separatist movement, lacks a strong legal basis. The handling of the KKB is in accordance with the principles of international law, particularly the principles of sovereignty and state responsibility. 

Kata Kunci : KKB, Tindak Pidana Terorisme, OPM, Gerakan Separatis, Hak Asasi Manusia / KKB, Terrorism, OPM, Separatist Movement, Human Rights