PERAN STAKEHOLDERS PADA KEBIJAKAN KOERSIF DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aditya Agus Dwi Putra, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam implementasi kebijakan koersif penanganan gelandangan dan pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan koersif merupakan instrumen yang digunakan pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum melalui mekanisme penegakan aturan yang dilegitimasi secara hukum. Di DIY, kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Meskipun regulasi ini secara normatif telah mengatur tahapan penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi sosial, secara empiris permasalahan gelandangan dan pengemis masih terus berulang. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam tahap implementasi kebijakan, khususnya terkait pembagian peran dan koordinasi antar-stakeholder yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci dan pelaksana teknis yang terlibat dalam kebijakan, observasi lapangan terhadap kegiatan penertiban dan layanan sosial pascapenertiban, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan laporan kebijakan yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan fokus pada identifikasi stakeholder, peran yang dijalankan, bentuk koordinasi antarinstansi, serta permasalahan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan koersif di Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai oleh dominasi peran aparat penegak ketertiban, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, yang berfokus pada kegiatan penertiban ruang publik. Sementara itu, aktor kesejahteraan sosial seperti Dinas Sosial, Camp Assessment, dan Rumah Perlindungan Sosial menjalankan fungsi pembinaan dan pelayanan sosial dalam keterbatasan kapasitas dan kewenangan. Selain itu, peran pemerintah kabupaten/kota sebagai aktor penting dalam tahap reintegrasi sosial di daerah asal gelandangan dan pengemis masih relatif lemah dan belum terintegrasi secara sistematis. Ketimpangan peran dan lemahnya koordinasi lintas instansi tersebut menghasilkan fragmentasi implementasi kebijakan yang memunculkan pola penertiban berulang tanpa perubahan sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan koersif penanganan gelandangan dan pengemis tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi sangat bergantung pada tata kelola stakeholder dalam implementasi kebijakan. Penguatan koordinasi lintas sektor, penegasan peran aktor hilir, serta integrasi antara penertiban dan layanan kesejahteraan sosial menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: kebijakan koersif; gelandangan dan pengemis; implementasi kebijakan; stakeholder; ketertiban umum

This study aims to analyze the roles of stakeholders in the implementation of coercive policies for managing homeless people and beggars in the Special Region of Yogyakarta. Coercive policy is an instrument used by local governments to maintain public order through legally sanctioned enforcement mechanisms. In Yogyakarta, this policy is regulated under Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning the Management of Homeless People and Beggars. Although the regulation normatively outlines stages of enforcement, assessment, and social rehabilitation, empirically the problem of homelessness and begging continues to recur. This condition indicates weaknesses in policy implementation, particularly regarding stakeholder roles and inter-institutional coordination.

This research adopts a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth interviews with key and technical actors involved in policy implementation, field observations of enforcement activities and post-enforcement social services, and document analysis of relevant regulations and policy reports. The data were analyzed thematically, focusing on stakeholder identification, role distribution, coordination mechanisms, and implementation challenges.

The findings reveal that the implementation of coercive policies in the Special Region of Yogyakarta is characterized by the dominant role of public order enforcement agencies, particularly the Civil Service Police Unit (Satpol PP), which primarily focuses on maintaining public order through enforcement actions. Meanwhile, social welfare actors such as the Social Affairs Office, Camp Assessment, and Social Protection Houses perform rehabilitation and social service functions under significant limitations in capacity and authority. Furthermore, the role of district and municipal governments as key actors in social reintegration at the place of origin remains weak and insufficiently institutionalized. These imbalances in stakeholder roles and weak inter-agency coordination result in fragmented policy implementation and repetitive enforcement cycles without sustainable social outcomes.

This study concludes that the effectiveness of coercive policies in addressing homelessness and begging is not solely determined by regulatory strength but is highly dependent on stakeholder governance in policy implementation. Strengthening cross-sector coordination, clarifying the roles of downstream actors, and integrating enforcement with comprehensive social welfare services are essential prerequisites for achieving sustainable policy outcomes in managing homelessness and begging in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: coercive policy; homelessness and begging; policy implementation; stakeholders; public order

Kata Kunci : kebijakan koersif, gelandangan dan pengemis, implementasi kebijakan, stakeholder, ketertiban umum