Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melakukan Penjaminan atas Simpanan Milik Pemerintah berdasarkan Prinspi Keadilan (Studi Komparatif: Lembaga Penjamin Simpanan dengan Federal Deposit Insurance Corporation)
Eugene Gabriel Marionaldi, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
2025 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan penjaminan atas
simpanan milik Pemerintah sebagaimana ternyata di dalam Pasal 276 Angka 28 UU
No. 4/2023 juncto Pasal 36C ayat (1)
UU No. 9/2016 dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan bentuk program
penjaminan simpanan milik Pemerintah yang sesuai dengan prinsip keadilan oleh Lembaga
Penjamin Simpanan dengan perbandingan atas program penjaminan simpanan milik
Pemerintah yang telah diterapkan oleh Federal Deposit Insurance Corporation.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum
yuridis-normatif. Cara memperoleh data primer dari Lembaga Penjamin Simpanan,
sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Metode
pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan,
pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual. Analisis data
menggunakan metode kualitatif, disajikan secara desktriptif analisis, dan
metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan deduksi.
Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, kewenangan penjaminan atas simpanan milik Pemerintah oleh LPS ini belum optimal dalam hal memenuhi atau sesuai dengan prinsip keadilan karena belum adanya peraturan perundang-undangan sebagai turunan pelaksanaan Pasal 276 Angka 28 UU No. 4/2023 juncto Pasal 36C ayat (1) UU No. 9/2016. Kedua, diperlukan regulasi khusus yang mengatur yang mengatur secara jelas dan lengkap teknis/mekanisme pelaksanaannya dengan mekanisme pemberlakuan penetapan premi berbasis Risk Based Rate dan mekanisme pengenaan nilai jaminan terhadap simpanan milik Pemerintah, tetap dipersamakan dengan nilai jaminan terhadap simpanan umum.
The purpose of this study is to identify and
analyze practices practices of the authority of Indonesia Deposit
Insurance Corporation to guarantee government-owned deposits, as provided in
Article 276 Point 28 of Law No. 4 of 2023 juncto Article 36C paragraph (1) of
Law No. 9 of 2016, reflects conformity with the principle of justice.
Furthermore, this study analyzes the design of a government deposit insurance
program that upholds the principle of justice as implemented by the Deposit
Insurance Corporation, in comparison with the government deposit insurance
program administered by the Federal Deposit Insurance Corporation.
This
research is an juridicial-normative legal research. Primary data was obtained
from Indonesia Deposit Insurance Corporation, and secondary data was obtained
through library research. The research approaches are statutory approach,
comparation of law approach, and conceptual approach. Data analysis was
qualitative methods, presented descriptive-analytically and conclusions were
drawn through a deductive reasoning method.
This conclusions of this research are: First, the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation to guaranteeing government-owned deposits has not yet been fully optimized in terms of fulfilling or conforming to the principle of justice, due to the absence of derivative regulation Second, the establishment of specific regulation or derivative regulation that clearly and comprehensively governs the technical procedures and mechanisms for the implementation of the authority implementation, including the application of a Risk-based Premium Rate system and the deposit insurance amount for government deposits remains equivalent to general deposits.
Kata Kunci : lembaga penjamin simpanan, penjaminan atas simpanan milik pemerintah, prinsip keadilan
