Analisis Spread PAD, belanja publik, dan anggaran DPRD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun anggaran 2003 dan 2004

SUROSO, Bambang, Dra. Sri Handaru Yuliati, MBA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Teori keagenan digunakan untuk mengetahui: perubahan PAD yang terdiri dari; pajak, retribusi, hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan (laba BUMD), lain-lain PAD yang sah; perubahan belanja publik yang terdiri dari; belanja kesehatan, belanja pendidikan; serta perubahan anggaran DPRD Kab./Kota NAD antara RAPBD dan APBD; kemudian melihat hubungan PAD dengan belanja publik di APBD; PAD dan anggaran DPRD di APBD. Objek penelitiaan adalah 12 dari 15 Kab./Kota NAD yang mempunyai data RAPBD dan APBD Tahun 2003 dan 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket yang terdiri dari pos PAD, pajak, retribusi, hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, belanja kesehatan, dan pendidikan, serta anggaran DPRD. Metode statistik yang digunakan adalah analisis uji beda dua ratarata dan anlisis korelasi produck moment. Pada pembuktian terjadi perubahan (selisih) yang berarti pada PAD (t = - 2,248), terutama dari pos pajak (t = -2,199), dan retribusi (t = -3,306), sedangkan pada pos hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan (t = 1,351) dan lain-lain PAD yang sah (t = -1,351) tidak terjadi perubahan (selisih) yang berarti. Pada belanja publik terjadi perubahan yang berarti (t = -2,886), perubahan ini berasal dari dua pos yaitu belanja kesehatan (t = -2,374) dan pendidikan (t = -2,262). Yang terakhir adalah anggaran DPRD terjadi perubahan yang berarti (t = -3,599) dan ada 9 pengamatan melampaui sumber dananya yang berasal dari PAD. Terjadi hubungan positif antara PAD dan belanja publik (r = 0,66), r signifikan pada daerah penerimaan Ha yaitu t = 2,06, maknanya hubungan terjadi tidak secara kebetulan. Hubungan PAD dan anggaran DPRD adalah positif (r = 0,59), dengan signifikasi r (t = 2,06).

The principal agent theory was used to know a spread of The Local Budget and Revenue Planning (RAPBD) and The Local Budget and Revenue (APBD) in which they consisted of original local revenue (PAD) that was the aggregate of local tax, local retribution, separated local asset {the profit of the local government-owned enterprise}, and other legal PAD; expenditure for health and education; and budget for the local legislative. It will then used to know a correlation between PAD and public expenditure; PAD and budget for the local legislative in The Local Budget and Revenue (APBD). The object of this research were 12 of 15 district in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) in the budgetary year of 2003 up to 2004 (24 observations) and the data that used in this research was a secondary ones while the analytical tools that used in this research were two-mean test analysis and product moment correlation. The result of this research indicated that there were a significant spread in PAD (t = -2.248), especially from local tax (t = -2.199), and retribution (t = -3.306), while from separated local asset and other legal PAD indicated insignificant spread (t = 1.351 and t = -1.351). There was a significant spread in public expenditure (t = - 2.886) it was contributed by health expenditure (t = -2.374) and education expenditure (t = -2.374). In the budget for the local legislative, there was a significant spread (t = -3.599) and there were 9 observation which indicated that the budget for the legislative were greater than PAD. There were positive correlations between PAD and public expenditure (r = 0.66) and absolutely (t = 2.06); and between PAD and budget for the local legislative (r = 0.59 and t = 2.06) .

Kata Kunci : Anggaran Daerah,PAD,RAPBD, APBD, PAD, public expenditure and budget for the local legislative