Pemberdayaan Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Rukun, Kabupaten Gunung Kidul

Muhammad Dimas, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. ; Dr. Ir. Tri Atmojo, S.Hut., M.T., IPU.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Pemberdayaan Perempuan dalam Program Perhutanan Kasus di Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Rukun, Kabupaten Gunung Kidul

Oleh

Muhammad Dimas1, San Afri Awang2, Tri Atmojo2

INTISARI

Program perhutanan sosial di Indonesia mendiskriminasi perempuan dalam pengakuan, representasi, partisipasi, dan distribusi manfaat. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam peran dan posisi perempuan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di KTHkm Sedyo Rukun.Penelitian ini bertujuan (1) Menjelaskan keterlibatan perempuan dalam implementasi kebijakan perhutanan sosial di tingkat kelompok, (2) Menjelaskan hambatan dan dampak sosial dan budaya terhadap peran perempuan dalam perhutanan sosial di KTHkm Sedyo Rukun (3) Merumuskan strategi pemberdayaan perempuan yang efektif dalam program perhutanan sosial di KTHkm Sedyo Rukun. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada 9 informan yang merupakan anggota kelompok dan pemuka agama setempat. Dilanjutkan dengan analisis penjodohan pola, analisis naratif untuk mengidentifikasi hambatan sosial-budaya, dan analisis kesenjangan untuk perumusan strategi pemberdayaan.

Secara normatif, kebijakan perhutanan sosial telah mengakomodasi peran perempuan dengan menyediakan payung hukum bagi kesetaraan akses dan kepemimpinan. Implementasi di KTHkm Sedyo Rukun membuktikan bahwa dominasi peran perempuan tumbuh dari inisiatif dan kemandirian internal anggota. KTHkm Sedyo Rukun tidak menghadapi hambatan sosial-budaya bagi perempuan. Dukungan laki-laki, musyawarah yang egaliter, serta norma adat dan agama yang progresif menciptakan lingkungan inklusif. Sistem keanggotaan berbasis KK memungkinkan perempuan terlibat penuh dan memegang posisi strategis, sehingga kepemimpinan perempuan diterima dan berjalan efektif. Strategi pada aspek kesempatan memfokuskan eskalasi kapasitas manajerial dan digital untuk mewujudkan kemandirian administratif tanpa ketergantungan pada figur tunggal. Aspek kebebasan menuntut formalisasi norma inklusif menjadi aturan tertulis serta ekspansi peran perempuan sebagai advokat kebijakan di ranah eksternal. Aspek keadilan mengukuhkan kepemimpinan strategis perempuan sebagai standar profesionalitas organisasi dan melembagakan resolusi konflik berbasis empati.

Women’s Empowerment in Social Forestry Programs in the Sedyo Rukun Community Forest Farmers Group, Gunung Kidul Regency

By

Muhammad Dimas1, San Afri Awang2, Tri Atmojo2

ABSTRACT

Social forestry programs in Indonesia exhibit discrimination against women in terms of recognition, representation, participation, and benefit distribution. This research was conducted to gain an in-depth understanding of women's roles and positions in the implementation of the social forestry program within the Sedyo Rukun Community Forest Farmers Group (KTHkm Sedyo Rukun). This study aims to: (1) to explain women's involvement in the implementation of social forestry policy at the group level.; (2) explain the social and cultural barriers and impacts on women's roles in social forestry at KTHkm Sedyo Rukun; and (3) formulate effective women's empowerment strategies within the social forestry program at KTHkm Sedyo Rukun. Data collection using in-depth interviews with 9 informants representing the organization's group members and local religious leaders. Followed by pattern matching method, narrative analysis to identify socio-cultural barriers and gap analysis for empowerment strategies.  

Normatively, social forestry policy has accommodated women's roles by providing a legal framework for equal access and leadership. The implementation at KTHkm Sedyo Rukun demonstrates that the dominance of women's roles stems from the members' internal initiative and self-reliance. KTHkm Sedyo Rukun faces no socio-cultural barriers for women. Male support, egalitarian deliberation, and progressive customary and religious norms create an inclusive environment. A Household Head-based membership system allows women to fully participate and hold strategic positions, ensuring effective and accepted female leadership. Strategies in the opportunity aspect focus on escalating managerial and digital capacities to achieve administrative autonomy, thereby eliminating reliance on a single figure. The freedom aspect requires the formalization of inclusive norms into written regulations and the expansion of women's roles as policy advocates in the external sphere. Meanwhile, strategies in the justice aspect consolidate women's strategic leadership as an organizational standard of professionalism and institutionalize empathy-based conflict resolution mechanisms.

Kata Kunci : Social forestry, women's empowerment, gap analysis