Trascending Implicit Consent: A Legal Reform Analysis of Indonesia’s Browsewrap Contract Framework Through GDPR-Derived Regulatory Standards and Consumer Protection Implication

Fabyan Rassya Erlangga Asmara Kusuma, Prof. M. Hawin S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tesis ini membahas kesenjangan kritis dalam kerangka hukum Indonesia mengenai kontrak browsewrap dalam e-commerce, menyoroti ketidakmemadaian yang melemahkan perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Studi ini mengidentifikasi bahwa regulasi Indonesia yang luas dan ambigu gagal mendefinisikan secara jelas tindakan afirmatif yang merupakan persetujuan yang sah, sehingga memungkinkan perilaku pasif pengguna disalahartikan sebagai persetujuan. Dengan membandingkan dengan standar persetujuan eksplisit GDPR, tesis ini menggarisbawahi perlunya persyaratan persetujuan yang tepat dan dapat ditindaklanjuti.

Penelitian ini mengintegrasikan analisis institusional, budaya, dan regional, mengungkapkan fragmentasi regulasi Indonesia, kapasitas penegakan yang terbatas, dan faktor-faktor sosial-budaya yang kondusif bagi reformasi yang terinspirasi GDPR. Penelitian ini mengusulkan kerangka adopsi hukum yang menekankan tindakan persetujuan afirmatif yang jelas, koordinasi institusional yang ditingkatkan, pelatihan yudisial, dan edukasi konsumen.

Pada akhirnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia harus menerapkan regulasi persetujuan yang disesuaikan dan tidak ambigu dengan fokus pada transparansi dan validitas kontrak browsewrap, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan menyelaraskan ekonomi digital Indonesia dengan standar privasi global.

This thesis addresses a critical gap in Indonesia’s legal framework concerning browsewrap contracts in e-commerce, highlighting the inadequacies undermining consumer protection and legal certainty. The study identifies that Indonesia’s broad and ambiguous regulations fail to clearly define affirmative acts constituting valid consent, allowing passive user behavior to be misinterpreted as agreement. By comparing with the GDPR’s explicit consent standards, this thesis underscores the necessity for precise, actionable consent requirements.

The research integrates institutional, cultural, and regional analyses, revealing Indonesia’s regulatory fragmentation, limited enforcement capacity, and socio-cultural factors conducive to GDPR-inspired reform. It proposes a legal adoption framework emphasizing clear affirmative consent actions, enhanced institutional coordination, judicial training, and consumer education.

Ultimately, the findings suggest that Indonesia must implement tailored, unequivocal consent regulations focusing on browsewrap contract transparency and validity, thereby advancing consumer trust and aligning Indonesia’s digital economy with global privacy standards.

Kata Kunci : Browsewrap, Kontrak Elektronik, Mekanisme Persetujuan, E-Commerce, Indonesia, GDPR, Hukum.