Analisis Mekanisme Kesuksesan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Kaniya Wardayani, Prof. Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme kesuksesan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sekaligus penerapan strategi deduktif-induktif dalam analisis data. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan delapan informan sekaligus divalidasi dengan triangulasi sumber dan teknik. Konsistensi data dilakukan dengan intercoder agreement.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat mekanisme atau proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam tindak lanjut. Proses tersebut meliputi perencanaan manajemen keberhasilan, penentuan detail evaluasi keberhasilan, pemantauan dan pengontrolan keberhasilan secara iteratif, evaluasi keberhasilan akhir dan persiapan evaluasi lanjutan, serta validasi dan pelaporan keberhasilan sekaligus penutupan. Proses tersebut dijelaskan dari kacamata Teori Success Management. Proses yang dilakukan bersifat general dan terdapat beberapa karakteristik tindak lanjut di Pemerintah Kota Yogyakarta yakni adanya Inspektorat yang proaktif, sikap cekatan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk komitmen untuk menyelesaikan semua rekomendasi dalam jangka waktu satu tahun.

Batasan/Implikasi – Penelitian ini terbatas pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Implikasi jika penelitian ini tidak dilakukan maka maka proses keberhasilan tindak lanjut atas temuan BPK tidak akan teridentifikasi. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpotensi menyebabkan masih banyak pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi BPK, meskipun telah diatur adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Kelemahan langkah konkret dari pemerintah daerah lain dalam tindak lanjut rekomendasi dapat berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang tidak terukur secara objektif, tidak terselesaikannya akar permasalahan, tidak terbangunnya pembelajaran organisasi, menurunnya kualitas pengawasan internal oleh Inspektorat, serta menjadikan akuntabilitas bersifat semu.

Orisinalitas – Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya terkait implementasi rekomendasi audit. Hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkan strategi tindak lanjut dan mengimplementasikan strategi tersebut. Selain itu juga dapat menjadi masukan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk membuat regulasi mengenai manajemen keberhasilan tindak lanjut untuk pemerintah daerah di Indonesia.

Objective –This study aims to analyze the mechanisms behind the successful follow-up of audit recommendations from the Supreme Audit Institution (BPK) in the Yogyakarta City Government

Research Methods – This study employed a qualitative method with a case study approach and applied a deductive–inductive strategy in data analysis. Data were collected through interviews from eight informants and validated using source and technique triangulation. Data consistency was ensured through intercoder agreement.

Findings – The results of the study indicate that the Yogyakarta City Government implements a structured mechanism or process in carrying out follow-up actions. This process encompasses the entire success management lifecycle: from planning success management and defining evaluation details, through ongoing success monitoring and control, to final evaluation and future preparation. It also includes the validation, reporting, and closure of all follow-up actions. These processes are explained through the lens of Success Management Theory. The follow-up practices are general in nature but exhibit several distinctive characteristics in the Yogyakarta City Government, including a proactive Inspectorate, responsiveness of all involved parties, and a strong commitment to completing all recommendations within one year.

Limitation/Implications - This study is limited to the Yogyakarta City Government. Without this research, the success processes behind follow-up actions on BPK findings would remain unidentified. This condition could indirectly contribute to the continued lack of follow-up on BPK recommendations by many regional governments, despite the existence of criminal sanctions outlined in Law No. 15 of 2004. Weak concrete actions in follow-up processes by other regional governments may result in unmeasured government performance, unresolved root problems, limited organizational learning, declining internal oversight quality by Inspectorates, and ultimately pseudo-accountability.

Originality - This study addresses a gap in prior research related to the implementation of audit recommendations. The findings are expected to serve as a reference for local governments across Indonesia in formulating and implementing follow-up strategies. The study also offers insights for the Ministry of Home Affairs to develop regulations on success management for follow-up actions in local governments.

Kata Kunci : Implementasi rekomendasi audit, tindak lanjut rekomendasi audit, manajemen keberhasilan