ANALISIS ALASAN PENCANTUMAN KLAUSUL PROTEKSI DIRI DALAM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN KAITANNYA DENGAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN

Ali Ahmadi, Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis alasan pencantuman klausul proteksi diri pada akta PPAT. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis klausul proteksi diri dalam akta PPAT menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan kaitannya dengan pendaftaran hak atas tanah di kantor pertanahan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden yaitu PPAT pembuat akta yang mencantumkan klausul proteksi diri serta pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten terkait pendaftaran akta PPAT tersebut. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan narasumber Dosen pada Departemen Hukum Perdata UGM serta Dosen Praktisi PPAT. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan pencantuman klausul proteksi diri dalam akta PPAT adalah sebagai langkah antisipasi bagi PPAT dikarenakan kekhawatiran informasi yang tidak sepenuhnya diungkapkan oleh para pihak sehingga adanya potensi gugatan hukum atas akta yang dibuat PPAT, dan sebagai penegasan batas tanggung jawab kebenaran materiil ada pada para pihak. Akta PPAT yang mencantumkan klausul proteksi diri tetap diterima oleh Kantor Pertanahan dan tidak menghalangi proses pendaftaran hak atas tanah. Klausul proteksi diri yang secara substansi membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum merupakan hal yang melampaui kewenangan PPAT. Selama PPAT telah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku posisi PPAT telah mendapat perlindungan hukum sehingga keberadaan atau ketiadaan klausul tersebut tidak menimbulkan implikasi hukum terhadap PPAT. 

This research aims to examine and analyze the reasons for including self-protection clauses in PPAT deeds. In addition, the study also aims to analyze self-protection clauses in PPAT deeds according to the prevailing laws and regulations and their relation to land title registration at the land office.

This research is a descriptive empirical-normative legal study. The data used consists of secondary and primary data. Secondary data includes primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data was obtained through interviews with respondents, namely the PPAT who drafted the deed containing the self-protection clause, as well as officials from the Klaten Regency Land Office related to the registration of the PPAT deed. In addition, interviews were conducted with lecturers from the Civil Law Department at Gadjah Mada University (UGM) and PPAT practitioner lecturers. The collected data were then analyzed qualitatively.

The findings of this study indicate that the inclusion of self-protection clauses in PPAT deeds is motivated by PPAT’s need to anticipate potential risks due to incomplete disclosure of information by the parties, which may lead to legal claims against the deed drafted by the PPAT, and to emphasize that the responsibility for material truth lies with the parties. PPAT deeds containing self-protection clauses are still accepted by the Land Office and do not hinder the land title registration process. However, self-protection clauses that substantively release one of the parties from legal liability exceed the authority of PPAT. As long as the PPAT performs their duties and functions in accordance with the applicable laws and regulations, their legal position is already protected, and therefore the presence or absence of such clauses does not create legal implications for the PPAT.

Kata Kunci : klausul proteksi diri, pejabat pembuat akta tanah, pendaftaran tanah