Implikasi kebijakan pemekaran wilayah terhadap titik pertumbuhan ekonomi kawasan

SYARMADANI, Dr. Samsubar Saleh, MA

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini berlatar belakang maraknya pemekaran daerah dan wilayah diantara beratnya beban keuangan daerah dan negara akhir-akhir ini. Padahal salah satu konsekuensi logis pemekaran tadi adalah peningkatan pengeluaran pemerintah. Selain untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satu alasan yang sering menyertai pemekaran ini adalah pemerataan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara pemekaran daerah sendiri masih merupakan gejala yang masih sangat baru, sehingga tidak cukup data dan kurang fair bila segera dievaluasi tanpa diberi kesempatan yang memadai. Untuk itu penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana implikasi fenomena serupa pada level yang lebih rendah yaitu pada pemekaran kecamatan. Tujuan penelitian ini secara spesifik ingin mengetahui kinerja pemekaran kecamatan, perkembangan titik pertumbuhan ekonomi kawasan pada wilayah kecamatan yang dimekarkan dan bagaimana implikasi pemekaran kecamatan tadi terhadap titik pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya penelitian merupakan rangkaian pengukuran kinerja pemekaran kecamatan dengan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi, akuntansi titik pertumbuhan dan uji hubungan antar kedua variabel dengan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian difokuskan pada rentang waktu 3 tahun sebelum dan setelah pemekaran kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Analisis hasil monitoring pemekaran kecamatan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan telah memenuhi ketaatan pada unsur-unsur kewenangan, pembiayaan, personil perlengkapan dan dokumentasi. Evaluasi kebijakan menunjukkan telah tercapai peningkatan pelayanan publik atas dasar kriteria efektivitas, kecukupan dan perataan. Akuntansi terhadap titik pertumbuhan ekonomi menghasilkan data bahwa secara kumulatif terjadi pertambahan 3 titik pertumbuhan ekonomi dan terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan industri di kota kecamatan sebesar 15,48 industri pertahun, peningkatan ini juga diperkuat hasil uji beda t-test yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata pertumbuhan industri sebelum dan setelah pemekaran. Akan tetapi hasil uji korelasi product-moment menunjukkan tidak terdapat hubungan yang berarti antara kinerja pemekaran kecamatan dengan pertumbuhan industri pada kota kecamatan. Pertumbuhan industri pada kota kecamatan bisa terjadi secara kebetulan atau disebabkan oleh faktor lain. Berdasarkan hasil analisis tadi dapat disampaikan 2 bentuk saran. Pertama, untuk mempercepat peningkatan titik pertumbuhan ekonomi aksi kebijakan yang dapat ditempuh pemerintah adalah menambah investasinya pada sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi yang disertai bantuan dalam akses pasar hasil produksi. Kedua, pengembangan indikator yang digunakan mengukur pertumbuhan industri serta melakukan penelitian eksploratif faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan industri di daerah.

This research was done in light of the current regional and territorial separation amidst heavy regional and national financial burden. One of the logical consequences of such separation is an increase in government spending. Beside improvement of public services, one of the reasons frequently cited in such separation is even economic distribution through an increase in regional economic growth. Since regional separation is a very new tendency, there are not enough data and thus it is unfair to examine it for the time being. For that reason, this research attempts to uncover the implication of similar phenomenon at a smaller scale, namely the sub district separation. The objective of this research is to find out specifically the performance of sub district separation, the development of regional economic growth point on the sub district territory was separation and implication of such sub district separation on those economic growth points. In principle, the research is a series of measurements on the performance of sub district separation by methods of monitoring and evaluation, accounting of growth points, and analysis of the relationship between the two variables, by combining of quantitative and qualitative methods. The research focused on the 3-year time span before and after the separation of sub districts in Rejang Lebong regency. Analysis of sub district separation monitoring result indicated that policy implementation compliances to the rules of authority, financing, human resources, equipment and documentation. Policy evaluation showed improvement in public services based on effectiveness, adequacy and equity. Accounting of economic growth points found that there were three additional economic growth points and there was an average industrial growth increase of 15.48 industries per annum in sub district capital. This finding is supported by the result of T-test comparison test, which showed significant difference between the average industrial growth before and after separation. However, the result of Product- Moment correlation test showed no significant relation between sub district separation performance and industry growth in sub district capital. Industrial growth in sub district capital could be a coincidence or caused by other factors. Based on such analysis, two suggestions were proposed. First, to accelerate the increase of economic growth points, the government should increase the investment in facilities and infrastructures that support economic activities and should assist in marketing produced goods. Second, the others researcher may conduct development of indicators to measure industrial growth and exploratory research on factors that accelerate industrial growth in the region.

Kata Kunci : Kebijakan Pemekaran Wilayah,Pertumbuhan Ekonomi, Sub district separation policy, authority, economic growth point, industrial sector.