Upaya peningkatan PAD Kabupaten Baru :: Studi di Kabupaten Halmahera Tengah

WOWOR, Mulyadi, Dr. Pratikno, M.Soc.,Sci

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pemekaran Wilayah menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah menjadi suatu “kabupaten baru”. Ini disebabkan karena disamping berkurangnya luas wilayah pemerintahan, lokasi ibukota berpindah dari Soasio ke Weda yang belum memiliki bangunan kantor sebagai pusat pemerintahan yang representatif. Dengan itu maka aset-aset sebagai sumber penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbagi kepada Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan. Secara otomatis akan berkurang penerimaan daerah, serta meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan baru sebagai implikasi dari pemekaran itu sendiri. Permasalahan tersebut di atas yang mendasari dilaksanakan studi ini, dimana diperlukan adanya upaya peningkatan penerimaan khususnya PAD melalui penggalian dan optimalisasi potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana sumber data adalah wawancara pihak terkait serta dokumentasi yang ada. Sebagai kabupaten baru, kebutuhan akan pembangunan kantor dan pengadaan fasilitas pendukung adalah sangat penting namun disisi lain upaya peningkatan PAD banyak menghadapi tantangan baik keterbatasan potensinya serta optimalisasi potensi yang ada memerlukan pendanaan investasi yang besar. Hasil analisis yang dapat disimpulkan, terjadi penurunan jumlah sumber penerimaan daerah dari komponen pendukung PAD, yakni sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan untuk BUMD yakni PDAM tetap dengan “nol kontribusi”. Upaya peningkatan dilakukan dengan intensifikasi dan ektensifikasi dengan memperhatikan profil klasifikasi masing-masing komponen PAD. Pajak Daerah dengan klasifikasi tinggi (>1) adalah Pajak Penerangan Jalan dengan nilai 4,32 sedangkan Retribusi Daerah yang tertinggi adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan nilai 2,25. Disamping itu, peningkatan PAD dapat dilakukan dengan menciptakan peluang usaha baru daerah melalui BUMD. Sektor potensial adalah sektor pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pariwisata. Studi ini berimplikasi pada pentingnya kebijakan management transisi terutama terkait dengan kemampuan keuangan daerah terhadap “kabupaten baru” pemekaran, juga sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam kajian atas tuntutan pemekaran suatu wilayah di era otonomi ini.

The area division makes the Central Halmahera regency a “new regency”. This happens because the width of the administration area decreases, and the location of the capital city also moves from Soasio to Weda which has not had the office building as the representative government seat. As the result of this division, the assets as the source of local income especially the genuine local income (PAD) is also divided into the district of East Halmahera and Tidore City Isles. Automatically, the local income decreases and the fund for new development as the result of the division increases. The above problem becomes the background of this research. In order to increase the income especially the genuine local income (PAD), the new regency needs to make the potentiality of local tax, local retribution, and local company optimum. This research uses qualitative method where the data source are interview with those related to the problem and the available data. As a new district, it is important to build office and other supporting facilities. However, in another side the effort to increase the genuine local income (PAD) has so many challenges not only because of the limited potentiality but also because of the high investment to make the potentiality optimum. Based on the analysis, it can be concluded that there is a decrease in the amount of local income source. This happens in the local tax and the local retribution. While the local company, that is the local water company (PDAM), has a constant “zero contribution”. In order to increase the genuine local income (PAD), it needs to pay attention to the classification profile of each component. Local tax with high classification (> 1) is the Street Illumination Tax; it has 4,32 score. While the highest local retribution is Local Resources Use Retribution which has 2,25 score. Besides that, the genuine local income (PAD) can be increased by creating new local business opportunity through local companies (BUMD). The potential sectors are agriculture, mining, forestry, and tourism. This research has an implication on the importance of transition management policy especially the one related to the local finance capability to the “new regency” of the area division. Besides that, it also gives an input for the government in studying the demand of area division in the era of autonomy today.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Peningkatan PAD