DINAMIKA INSTITUTIONAL WORK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TANAH DESA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS KAMPOENG MATARAMAN DI KALURAHAN PANGGUNGHARJO)

Fikri Setiawan, Dr. Nunuk Dwi Retnandari, S.E., M.Si.

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan penggunaan tanah desa/kalurahan di Provinsi DIY menghadirkan kompleksitas yang unik akibat adanya Undang-Undang Keistimewaan (UUK DIY) dan status hak anggaduh yang membatasi peran Pemerintah Kalurahan. Latar belakang ini seringkali memicu praktik penyalahgunaan dalam pemanfaatan tanah desa/kalurahan di Provinsi DIY. Namun, Kalurahan Panggungharjo justru menunjukkan praktik baik melalui inovasi Kampoeng Mataraman yang dikelola oleh BUMDes. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi institusi (formal maupun informal) yang muncul dari kebijakan pemanfaatan tanah desa/kalurahan di Provinsi DIY dan menganalisis bagaimana aktor lokal menggunakan kerja institusional melalui tiga dimensi kunci (dimensi diskursif, relasional, dan material) untuk menciptakan maupun memelihara institusi dari kebijakan tersebut melalui Kampoeng Mataraman sebagai studi kasusnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Hasil penelitian memperlihatkan adanya dualistik dan prosedur yang berlapis dalam institusi kebijakan yang ditopang oleh pilar regulatif maupun pilar normatif dan kultural-kognitif. Selanjutnya, aktor lokal di Panggungharjo pun secara aktif melakukan kerja institusional berupa penciptaan institusi melalui Kampoeng Mataraman yang mengandalkan sinergi dimensi diskursif dan relasional untuk membangun legitimasi awal, diikuti interaksi dimensi material dan relasional untuk mewujudkan gagasan. Selain itu, aktor lokal juga melakukan pemeliharaan institusi melalui Kampoeng Mataraman yang dicapai melalui kombinasi dimensi material dan relasional untuk menjaga stabilitas operasional, kemudian melalui interaksi dimensi diskursif dan material untuk memperkuat identitas. Praktik baik dari implementasi kebijakan pemanfaatan tanah desa/kalurahan yang dilakukan oleh Kalurahan Panggungharjo merupakan bukti kekuatan aktor lokal yang secara strategis memanfaatkan interaksi antar dimensi diskursif, relasional, dan material dalam praktik kerja institusional untuk menavigasi lanskap kebijakan yang kompleks. 

Land use policies in villages/kalurahan in the Province of DIY present unique complexities due to the Special Status Law (UUK DIY) and the status of anggaduh rights, which limit the role of the Kalurahan Government. This background often leads to misuse in the utilisation of village/kalurahan land in the Province of DIY. However, Panggungharjo Village demonstrates good practices through the Kampoeng Mataraman innovation managed by the Village-Owned Enterprise (BUMDes). This study aims to identify the institutions (both formal and informal) that have emerged from the village/kalurahan land use policy in DIY Province and analyse how local actors use institutional work through three key dimensions (discursive, relational, and material dimensions) to create and maintain institutions from this policy, using Kampoeng Mataraman as a case study. The research method used is a qualitative method with a single case study approach. The results of the study show that there is dualism and layered procedures in policy institutions supported by regulatory and normative and cultural-cognitive pillars. Furthermore, local actors in Panggungharjo also actively carried out institutional work in the form of creating institutions through Kampoeng Mataraman, which relied on the synergy of the discursive and relational dimensions to build initial legitimacy, followed by interactions between the material and relational dimensions to realise ideas. In addition, local actors also maintain institutions through Kampoeng Mataraman, which is achieved through a combination of material and relational dimensions to maintain operational stability, followed by interactions between the discursive and material dimensions to strengthen identity. The good practices from the implementation of village/kalurahan land use policies carried out by Kalurahan Panggungharjo are evidence of the strength of local actors who strategically utilise interactions between the discursive, relational, and material dimensions in institutional work practices to navigate a complex policy landscape.

Kata Kunci : Kerja Institusional, Pemanfaatan Tanah Desa, Dimensi Kerja Institusional, Aktor Lokal