Analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua :: Studi kasus pada Tahun Anggaran 2003
MANAMI, James Elisa, Prof.Dr. Warsito Utomo
2005 | Tesis | Magister Administrasi PublikPelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua menuntut perubahan ke arah terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Pemberlakuan otonomi khusus tersebut diharapkan dapat membantu instansi pemerintah beradaptasi secara signifikan dengan meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Papua merupakan salah satu instansi pemerintah sebagai penyelenggara urusan publik yang dituntut menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi tersebut yang belum baik menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan instansi. Untuk meningkatkan kinerjanya, instansi tersebut perlu menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan tolok ukur yang disusun sebagai sistem pengukuran kinerja. Hal tersebut diharapkan dapat mengatasi kurang berkualitasnya kinerja instansi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan kinerja DPU Provinsi Papua secara umum masih tergolong rendah. Rendahnya kinerja instansi ini disebabkan produktivitas instansi juga masih rendah yang ditunjukkan dengan adanya target kerja yang tidak tercapai dan penyelesaian program pembangunan tidak tepat waktu. Kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat juga tergolong rendah yang ditunjukkan dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat dan minimnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Rendahnya kinerja instansi dilihat dari responsivitas ditunjukkan dengan sikap instansi yang kurang responsif dalam mengenali kebutuhan dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Kinerja instansi yang rendah dilihat dari responsibilitas ditunjukkan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur kerja yang belum optimal. Akuntabilitas instansi secara internal dapat dicapai, namun secara eksternal belum tercapai karena perhatian terhadap kepentingan masyarakat masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja DPU Provinsi Papua adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang belum memadai, sehingga menyebabkan tugas-tugas tidak selesai tepat waktu. Koordinasi yang dilakukan juga kurang maksimal sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi kurang selaras antara unit kerja yang satu dengan yang lain. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah sehingga kurang mendukung pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan instansi.
The special autonomy implementation in Papua Province demands a change towards good governance creating. Hopefully, the special autonomy implementation would help government agencies to adapt by improving their performance and public trust. The DPU (Public Work Department) of Papua Province is one of the government agencies as the public affair implementer demanded to produce an effective and efficient performance. A bad implementation of agency performance accountability causes the failure of agency target achievement. To improve its performance the agency needs to adjust the task implementation to the measuring rod prepared as the performance measurement system. Hopefully, it would be able to overcome the lack of quality performance and the influencing factors. This study was the descriptive study. The data collection was carried out by means of interview, observation, and documentation. The data analysis technique used was the qualitative descriptive analysis. The study result showed that, in general, the DPU performance of Papua Province was still classified to be low. It was caused by inability of the agency to perform and finish the development program on time and has a high quality. Besides that, the management applied in the agency was not good enough so that the agency to be unable yet to manage well the tasks both technical and administrative ones. Factors influencing the lowness of DPU performance of Papua Province were the inadequacy of quality and quantity of human resources so that the tasks didn’t finish on time. The coordination performed was also not maximum so that it caused the task implementation inharmonious between one task unit and another. Besides that, the society participation was also still low so that it didn’t support enough the implementation of development tasks performed by the agency.
Kata Kunci : Kinerja Organisasi, DPU, Kualitas Layanan, Performance, DPU (Public Work Department) of Papua Province, Quality.