Menelaah Peran Kemitraan Internasional dalam Membangun Komitmen Politik Kepala Daerah terhadap Keberlanjutan Transformasi Digital Studi Kasus: Pemerintah Kota Bandung

Mochamad Irfan Dary, Dr. Muhammad Rum S.I.P., I.M.A.S.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Transformasi digital dalam pemerintahan daerah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menempati posisi strategis sebagai instrumen modernisasi birokrasi, peningkatan layanan publik, serta pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan digital sering kali tidak berkelanjutan dan rentan terhadap perubahan politik lokal. Setyasih (2022) dan Tulungen dkk (2022) menemukan bahwa sebagian besar inovasi digital di daerah berhenti ketika kepala daerah berganti, karena tidak adanya institusionalisasi program, dominasi visi personal pimpinan, serta tidak adanya komitmen birokratis jangka panjang. Akibatnya, digitalisasi pemerintahan tidak menghasilkan transformasi mendalam dan cenderung menjadi pilot project atau proyek pencitraan politik.

Bandung merupakan contoh menarik. Kota ini menjadi salah satu pionir Smart City di Indonesia sejak kepemimpinan Ridwan Kamil (2013–2018) dengan peluncuran Command Center, berbagai layanan digital, dan program inovasi berbasis data. Namun beberapa program mengalami stagnasi setelah pergantian kepala daerah, menunjukkan bahwa digitalisasi tidak semata persoalan teknis, tetapi terkait dengan dinamika politik, legitimasi, serta prioritas kepala daerah. Dalam konteks inilah paradiplomasi menjadi relevan. Melalui kerja sama internasional kota dapat membangun koneksi global yang bukan hanya menyediakan transfer teknologi, tetapi juga membentuk insentif politik bagi kepala daerah untuk mempertahankan program digital. Paradiplomasi berfungsi sebagai mekanisme external anchoring, yakni kuncian eksternal yang mendorong keberlanjutan kebijakan melalui tekanan reputasi, komitmen diplomatik, dan pengawasan multi-level.

Digital transformation in local governments in Indonesia over the past decade has occupied a strategic position as an instrument for bureaucratic modernization, improvement of public service delivery, and the development of innovation-driven economic growth. However, a growing body of research indicates that digital policies are often unsustainable and highly vulnerable to local political change. Setyasih (2022) and Tulungen et al. (2022) find that most digital innovations at the sub-national level are discontinued following leadership turnover, due to the absence of program institutionalization, the dominance of leaders’ personal visions, and the lack of long-term bureaucratic commitment. As a result, governmental digitalization frequently fails to generate deep structural transformation and instead tends to remain limited to pilot projects or political branding initiatives.

Bandung presents an illustrative case. The city emerged as a pioneer of Smart City development in Indonesia during the administration of Mayor Ridwan Kamil (2013–2018), marked by the establishment of the Bandung Command Center, the introduction of various digital public services, and the implementation of data-driven innovation programs. Nevertheless, several of these initiatives stagnated after the change in local leadership, underscoring that digitalization is not merely a technical issue but is deeply intertwined with political dynamics, legitimacy, and mayoral priorities. It is within this context that paradiplomacy becomes particularly relevant. Through international partnerships, cities can establish global connections that not only facilitate technology transfer but also create political incentives for local leaders to sustain digital initiatives. Paradiplomacy thus functions as an external anchoring mechanism, promoting policy sustainability through reputational pressure, diplomatic commitments, and multi-level supervision.

Kata Kunci : paradiplomasi, transformasi digital, keberlanjutan, insentif politik