Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kenotariatan Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kabupaten Magelang

Sulthan Rafii Satria, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penerapan serta problematika keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana kenotariatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kabupaten Magelang. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara yang melibatkan notaris, serta bagaimana faktor penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif dengan memadukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan Notaris E dan Notaris A di Kabupaten Magelang serta penyidik Polresta Kabupaten Magelang. Data penelitian juga dilengkapi dengan keterangan dari Majelis Kehormatan Daerah Kabupaten Magelang, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, serta akademisi dan praktisi kenotariatan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran utuh tentang penerapan keadilan restoratif dalam konteks kenotariatan.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana kenotariatan dinilai layak dan efektif diterapkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan sepanjang tidak berkaitan dengan kejahatan berat atau berdampak luas terhadap kepentingan publik. Pendekatan ini terbukti lebih efisien, humanis, dan substantif dalam mewujudkan keadilan, sekaligus berperan dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum nasional, khususnya di Kabupaten Magelang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan regulasi, mekanisme penerapan, dan efektivitas waktu, sehingga diperlukan payung hukum yang lebih rigid serta pemahaman yang komprehensif dari seluruh pihak yang terlibat, khususnya Penyidik dan notaris, agar proses pemulihan dapat berjalan secara optimal.  

This study aims to examine and analyze the considerations underlying the application of restorative justice, as well as the challenges encountered in its implementation in notarial criminal cases at the investigation and inquiry stages in Magelang Regency. The focus of this research is to assess how restorative justice can be applied in cases involving notaries and to identify the factors influencing its implementation, along with the obstacles arising at the investigation and inquiry levels.

This research employs a normative empirical legal research method with a descriptive approach, integrating doctrinal analysis and field research. The data consist of primary and secondary sources obtained through interviews with notaries in Magelang Regency and investigators from the Magelang Regency Police. The research is further supported by information from the Regional and Provincial Notary Honorary Councils, a Professor of Criminal Law, as well as academics and practitioners in the field of notarial law. All data were qualitatively analyzed and descriptively presented to provide a comprehensive overview of the implementation of restorative justice in the notarial context.

The findings indicate that the application of restorative justice in notarial criminal cases is appropriate and effective at the investigation and inquiry stages, provided that the cases do not involve serious crimes or have a broad impact on public interests. This approach has proven to be more efficient, humane, and substantively just, while also contributing to the restoration of public trust in the notarial profession and the national legal system, particularly in Magelang Regency. However, several challenges persist in practice, particularly concerning regulatory limitations, procedural mechanisms, and time efficiency. Therefore, a more rigid legal framework and a comprehensive understanding among all relevant stakeholders especially investigators and notaries are necessary to ensure that the restorative justice process can be implemented optimally and without impediments.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Kenotariatan, Penyelidikan, Penyidikan, Notaris