Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Klaten Pasca Pandemi Covid-19

Nurisa Fahriana Rossy, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Efektivitas penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (PGOT) di Kabupaten Klaten, dengan fokus pada periode pasca pandemi COVID-19 (2023-2024). Masalah PGOT yang masih marak meskipun telah ada Perda yang melarang aktivitas mengemis dan memberi uang di tempat umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi Perda, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan menganalisis solusi atas kendala tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris menggunakan data primer diperoleh dari wawancara dengan instansi pelaksana (Satpol PP, DissosP3AKB), masyarakat, dan PGOT. Sementara data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan.

Hasil temuan utama menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 3/2018 belum efektif. Menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menemukan bahwa meskipun substansi hukum Perda telah memadai, struktur hukum (lembaga pelaksana) masih lemah. Kelemahan ini tampak pada minimnya koordinasi lintas OPD, keterbatasan sarana (Rumah Singgah), dan kegagalan total dalam penegakan sanksi pidana ringan (tipiring). Kendala utama terletak pada budaya hukum masyarakat yang bertentangan dengan Perda; praktik memberi uang karena empati ‘welas asih’ masih dominan dan secara langsung memberi insentif bagi PGOT untuk tetap beroperasi.

The effectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning the Handling of Homeless People and Beggars (PGOT) in Klaten Regency, focusing on the post-COVID-19 pandemic period (2023-2024). The problem of PGOT remains prevalent despite the existence of a Regional Regulation prohibiting begging activities and giving money in public places. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the Local Regulation’s implementation, identify the obstacles faced, and analyze solutions to these obstacles.

The research method used is qualitative analysis with an empirical-juridical approach using primary data obtained from interviews with implementing agencies (Satpol PP, DissosP3AKB), the community, and PGOT. Meanwhile, secondary data were obtained from a literature review which includes books, laws and regulations, journals, and related previous research.

The main findings indicate that the implementation of Local Regulation No. 3/2018 has not been effective. Using Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness, this study found that although the legal substance of the Local Regulation is adequate, the legal structure (implementing institutions) is still weak. This weakness is evident in the minimal coordination between Regional Apparatus Organizations, limited facilities (Shelter Homes), and the total failure in enforcing minor criminal sanctions. The main obstacle lies in the legal culture of the community, which contradicts the Local Regulation; the practice of giving money out of empathy ‘welas asih’ is still dominant and directly incentivizes PGOT to continue operating.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Gelandangan dan Pengemis (PGOT), Peraturan Daerah, Implementasi, Kabupaten Klaten. / Legal Effectiveness, Homeless People and Beggars (PGOT), Regional Regulation, Implementation, Klaten Regency.