POLICY NETWORK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WARGA TIMOR LESTE DI KABUPATEN BELU

SELESTINA ALFIANI MUTI MALI, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.I.P., M.Si.

2025 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika implementasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi warga Timor Leste di Kabupaten Belu yang mencerminkan kompleksitas hubungan antaraktor dalam tata kelola perbatasan Indonesia–Timor Leste. Kebijakan BVK yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 merupakan salah satu instrumen diplomasi dan pengelolaan perbatasan dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga daerah, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang memiliki kepentingan, kewenangan, serta strategi masing-masing. Kompleksitas interaksi antaraktor tersebut membentuk suatu jejaring kebijakan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan BVK di lapangan. Untuk memahami bagaimana kebijakan ini dijalankan, penelitian ini menggunakan teori policy network dengan pendekatan dari Waarden (1992) yang menekankan pada tujuh dimensi analisis: aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk memahami dinamika empiris di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, serta berbagai literatur yang relevan. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada konteks Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024, sedangkan dinamika hubungan antaraktor dianalisis dengan menggunakan pendekatan policy network Waarden (1992). Teknik pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling dan snowball sampling, dengan analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi BVK di PLBN Motaain berhasil dengan Imigrasi menempati posisi sentral dalam pemeriksaan dokumen dan pemberian izin lintas batas, dengan dukungan aktor lain seperti PLBN, TNI, Bea Cukai, Pemerintah Daerah, dan Konsulat Timor Leste. Keberhasilan implementasi tercermin dari sinergi antaraktor, fungsi komunikatif dan koordinatif dalam jaringan kebijakan serta struktur jaringan yang terkoordinasi. Selain itu, kekuatan pelembagaan mendukung stabilitas jejaring kebijakan, aturan bertindak dijalankan secara konsisten, hubungan kekuasaan bersifat kooperatif, dan strategi aktor bersifat adaptif terhadap dinamika di lapangan. Hasil ini menegaskan bahwa implementasi BVK sangat bergantung pada keseimbangan kewenangan, koordinasi, dan interaksi antaraktor dalam seluruh dimensi jejaring kebijakan.

This study is motivated by the dynamics of implementing the Visa-Free Visit (BVK) policy for Timor Leste citizens in Belu Regency, which reflects the complexity of relationships among actors in the governance of the Indonesia–Timor Leste border. The BVK policy, regulated under Presidential Regulation No. 95 of 2024, serves as an instrument of diplomacy and border management, with the primary objective of increasing state revenue to support economic growth and national development. Its implementation involves multiple actors at both central and regional levels, including governmental and non-governmental institutions, each with distinct interests, authorities, and strategies. The complexity of interactions among these actors forms a policy network that shapes the effectiveness of BVK implementation on the ground. To examine how this policy is operationalized, the study employs policy network theory following Waarden (1992), which emphasizes seven analytical dimensions: actors, functions, structures, institutional strength, rules of conduct, power relations, and actor strategies.

This qualitative study combines primary and secondary data. Primary data were collected through in-depth interviews and field observations to capture the empirical dynamics at the research site, while secondary data were drawn from policy documents, institutional reports, and relevant literature. The analysis of policy implementation was conducted within the context of Presidential Regulation No. 95 of 2024, whereas the dynamics of inter-actor relationships were examined using Waarden’s (1992) policy network approach. Informants were selected through purposive and snowball sampling techniques, and data analysis involved data reduction, presentation, and interactive conclusion drawing.

The findings indicate that BVK implementation at the Motaain PLBN has been successful, with Immigration playing a central role in document verification and the issuance of cross-border permits, supported by other actors such as PLBN, the Indonesian National Armed Forces (TNI), Customs, local government, and the Consulate of Timor Leste. Success is reflected in the synergy among actors, communicative and coordinative functions within the policy network, and a well-coordinated network structure. Furthermore, institutional strength supports the stability of the policy network, rules of conduct are consistently applied, power relations are cooperative, and actors’ strategies are adaptive to field dynamics. These results confirm that effective BVK implementation depends on the balanced authority, coordination, and interactions among actors across all dimensions of the policy network.

Kata Kunci : Bebas Visa Kunjungan, Implementasi Kebijakan, Jaringan Kebijakan, Perbatasan / Visa-Free Visit, Policy Implementation, Policy Network, Border Area