Efektivitas kebijakan publik :: Sebuah penelitian tentang efektivitas kebijakan pendaftaran tanah secara sistematik pada Proyek Administrasi Pertanahan (PAP) 1994/1995-2000/2001

KASONSO, Sjaane Ellen, Prof.Dr. Miftah Thoha

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Data tanah merupakan salah satu data penting bagi setiap negara modern, tidak terkecuali bagi Indonesia. Data tanah, baik dalam hal kepemilikan maupun penggunaan, bermanfaat dalam penataan pembangunan nasional maupun lokal. Namun Demikian, hingga tahun 1995 jumlah tanah yang terdaftar baru 22,67%. Mengingat kondisi tersebut, pada tahun 1995, Badan Pertanahan Nasional (BPN), lembaga pemerintah yang memegang otoritas pendataan tanah, mengeluarkan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1995 tentang Pendaftaran Tanah Secara Sistematik, dan selanjutnya dikuatkan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimana didalamnya diperkenalkan tentang Pendaftaran Tanah Sistematik, merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu daerah/kelurahan. Penelitian yang dilakukan di propinsi-propinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, menghasilkan temuan-temuan bawa peningkatan administrasi pertanahan melalui kebijakan tersebut (1) dapat mendukung penyiapan data dalam pelaksanaan landreform (TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pasal 5 ayat (1c), (2) dapat mengurangi konflik sosial yang berkaitan dengan hak atas tanah, dan (3) efektif, yang ditunjukkan dari signifikannya tingkat kepuasan masyarakat peserta program tersebut, khususnya pada variabel kualitas pelayanan –tingkat kepuasan mencapai 85,26%. Efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dapat juga dilihat terutama pada sub variabel keandalan (reliability) dan daya tanggap (responsiveness), sedangkan efisiensinya dapat dilihat terutama pada sub variabel keandalan (reliability) Pendaftaran tanah di Indonesia memerlukan proses percepatan yang sistemik, dalam arti dipercepat namun dengan sebuah sistem kerja yang baik, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Karena kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik dinilai efektif dan cukup efisien maka disarankan program tersebut dijadikan sebagai sebuah sistem, dalam bentuk Sistem Pendaftaran Tanah Sistematik. Dengan dijadikan sebagai sistem, maka prosesnya bisa menjadi proses yang mandiri atau tidak tergantung dari dana bantuan pemerintah atau donor.

Land data is the most important data for every current modern country, including Indonesia. Land data at the means of land property and land use is very useful for national development management and even for local development management. Unfortunately, land data is just collected based on land registration. Nevertheless, national wide land registration has been fulfilled only 22.67 per cent by year 1995. With regard to that reality, National Land Administrative Board (NLAB) -- is a government body which had land registration authority—issued a decision called Head of NLAB Decree Number 3 Year 1995 of Systematic Land Registration in 1995. This decree is enforced by Government Regulation (PP) Number 24 Year 1997 of Land Registration which introduces a comprehensive system is called “systematic” as a new system and procedure of land registration in Indonesia. Land registration with “systematic” is a simultaneously land registration activities involving every object of land registration in a regional boundary or a part of such region within regional boundary that can be a “kelurahan” (urban village area). This research examines the performance of “systematic” activities mentioned above in Provinces North Sumatera, South Sumatera, Banten, West Java, Central Java, Special Region of Yogjakarta, and East Java. Research finding can be concluded that the kind of activities can support data preparation to facilitate land reform policy as ordered by General Assembly Decision (TAP MPR) Number IX Year 2001 of New Land Policy and Natural Resources Management article 5(1c). The activities are also able to reduce social conflict linked to land property rights. The activities genuinely also successfully effective that proven by the satisfying level of services quality achieve 85.26 per cent. This satisfying level of services quality is computed from the data collected of program targeted-beneficiaries. Effectiveness of the policy implementation of “systematics” is shown on reliability sub-variable and responsiveness sub-variables. Efficiency of the policy implementation of “systematics” is also shown on reliability sub-variable. Besides, research is also find institutional’s effectiveness, revealed by achieved target, contribution to the acceleration of land registering nationally, and its sustainibility. This research recommends that Indonesia’s land registration needs a systemic acceleration process. It means that the implementation of land registration actually is possible to be boosted with use an excellent working system in order to achieve the formulated goals. Based on the research result, the systematic land registration policy is considered as effectiveness and efficient policy. With regard to this conclusion, this research recommends that the systematic land registration program is factually valuable to be adopted as a national policy system. Furthermore, land registration can be a self-sufficient process.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Efektivitas Proyek PAP