Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perampasan Dan Pemusnahan Akta Notaris Sebagai Barang Bukti

Sekar Ayu Rahmadanti, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan mengenai akta notaris perlu dirampas dan dimusnahkan, serta untuk merumuskan pertimbangan hakim yang ideal dalam memutus perkara mengenai perampasan dan pemusnahan akta notaris pada masa yang akan datang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian preskriptif. Sifat penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perampasan dan pemusnahan akta notaris  pada prinsipnya didasarkan ketentua dalam SK KMA 359/2022 yaitu memerintahkan pemusnahan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak disalahgunakan kembali. Tindakan perampasan dan pemusnahan terhadap akta notaris dinilai kurang tepat karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pada pasal yang mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam menyimpan dan menjaga kerahasiaan serta keutuhan protokol notaris termasuk minuta akta. Kedua, pertimbangan hakim terhadap perampasan dan pemusnahan akta notaris pada masa yang akan datang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Akta notaris walaupun dijadikan barang bukti dalam perkara pidana, namun tidak boleh diperlakukan sebagai benda biasa yang dapat dimusnahkan begitu saja. Pemusnahan akta notaris tanpa memperhatikan nilai hukum dan fungsi administratifnya berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan penegak hukum dan perlindungan arsip negara.

This research aims to analyzed and understand the jugde's considerations regarding the court decision on the confiscation and destruction of notarial deeds, as well as to examine the considerations that judges should apply in deciding cases concerning the confiscation and detruction of notarial deeds in the future. The methodology used in this research is normative legal research. The form of research conducted is prescriptive research. The nature of the research is descriptive. The data used in this study are secondary data, namely primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of scientific works and legal opinions, as well as tertiary legal materials. The approaches used in this research are statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The result of the research lead to two conclusions. First, the considerations of judges in issuing decisions on the confiscation and destruction of notarial deeds are primarily based on the provisions of SK KMA 359/2022, which instruct the destruction of evidence used to commit crimes to prevent its misuse. The actions of confiscating and destroying notarial deeds are considered less appropriate because they contradict the notary position law, particulary the articles regulating the authority, obligations, and responsibilities of notaries in maintaining and safeguarding the confidentiality and integrity of notarial records, including deed drafts. Second, future judicial considerations regarding the confiscation and destruction of notarial deeds should be based on the principles of justice, legal certainty, and usefulness. Even though notarial deeds may serve as evidence in criminal cases, they must not be treated as ordinary objects that can be destroyed indiscriminately. The destruction of notarial deeds without considering their legal value and administrative function has the potential to create an imbalance between the interests of law enforcement and the protection of state archives.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Permpasan dan Pemusnahan, Akta Notaris