Analisis Atribut, Aspek Determinan dan Strategi Policy Entrepreneur dalam Proses Formulasi Kebijakan (Studi pada Kebijakan Wisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Zachlul Adinda, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si., Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si., Dr. Nurhadi Susanto, M. Hum.

2025 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini menganalisis peran policy entrepreneur dalam formulasi kebijakan wisata halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan fokus pada atribut aktor, aspek determinan, serta strategi yang digunakan dalam menavigasi kompleksitas kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan telaah artefak kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa atribut policy entrepreneur tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan motivasi ideologis dan pragmatis serta insentif politik, sosial, dan ekonomi. Aktor kebijakan menunjukkan kemampuan kuat dalam mengenali peluang, membangun jejaring, menyusun visi strategis, dan melakukan framing kebijakan. Namun, efektivitas atribut tersebut masih dibatasi oleh rendahnya inklusivitas, lemahnya internalisasi visi di tingkat akar rumput, serta konsensus kebijakan yang cenderung bersifat formalistik dan elitis.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan pemerintah pusat, dinamika pasar wisata halal global, dan konteks desentralisasi membuka ruang diskresi yang dimanfaatkan secara strategis oleh aktor daerah. Strategi policy entrepreneur bertumpu pada penguatan modal sosial, framing ekonomi-religius, dan pemanfaatan policy window. Secara teoretis, penelitian ini memadukan rational-choice institutionalism dengan perspektif institusional dan kerangka kebijakan lain untuk menunjukkan bahwa kebijakan wisata halal merupakan hasil interaksi antara kalkulasi strategis aktor, norma institusional, dan kontestasi kepentingan.

Akhirnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Ketergantungan pada wawancara kualitatif berpotensi menimbulkan bias ingatan serta perbedaan interpretasi antar informan. Selain itu, fokus studi kasus pada formulasi kebijakan wisata halal di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membatasi generalisasi temuan ke tingkat pemerintahan dan konteks wilayah lainnya. Analisis juga dibatasi pada dimensi politik, sosial-budaya, dan kebijakan, sehingga faktor-faktor seperti dinamika ekonomi dan jaringan informal belum tergali secara mendalam. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan dengan cakupan dan pendekatan komparatif yang lebih luas.

This study examines the role of policy entrepreneurs in the formulation of halal tourism policy in West Nusa Tenggara (NTB) Province, Indonesia, focusing on actors’ attributes, determinant factors, and strategic actions in navigating policy complexity. Employing a qualitative case study approach, the research draws on in-depth interviews, policy document analysis, and examination of policy artifacts.

The findings indicate that policy entrepreneurs’ attributes do not operate independently but are closely intertwined with ideological and pragmatic motivations as well as political, social, and economic incentives. Key actors demonstrate strong capacities in opportunity recognition, network building, strategic visioning, and policy framing. However, the effectiveness of these attributes remains constrained by limited inclusivity, weak internalization of policy visions at the grassroots level, and consensus-building processes that are largely formalistic and elite-driven.

The study further reveals that support from the central government, global halal tourism market dynamics, and Indonesia’s decentralized governance framework create discretionary spaces that are strategically exploited by local actors. Policy entrepreneurship strategies rely heavily on social capital, economic–religious framing, and the utilization of policy windows. Theoretically, this study integrates rational-choice institutionalism with complementary institutional and policy frameworks to demonstrate that halal tourism policy emerges not merely as a technocratic outcome, but as a product of strategic calculations, institutional norms, discursive processes, and power contestations.

Finally, this study is subject to several limitations. Its reliance on qualitative interviews may involve recall bias and variations in informants’ interpretations. Moreover, the case study’s focus on halal tourism policy formulation at the provincial level in West Nusa Tenggara (NTB) limits the generalizability of the findings to other levels of government and regional contexts. The analysis is also confined to political, socio-cultural, and policy dimensions, leaving factors such as economic dynamics and informal networks underexplored. These limitations suggest avenues for future research with broader scopes and comparative approaches.

Kata Kunci : policy entrepreneur, wisata halal, formulasi kebijakan, dinamika institusional, pemerintah daerah, Indonesia