Manajemen publik baru dalam birokrasi Kabupaten Kebumen

SUMARNO, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Patologi birokrasi masih terus terjadi, bahkan semakin merajalela melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk para wakil rakyat di daerah. Kabupaten Kebumen, wilayah di pesisir selatan Jawa Tengah dengan jumlah PNS mencapai 13.983 orang, telah melakukan perubahan-perubahan pada manajemen publiknya sebagai terapi terhadap patologi dimaksud. Perubahan tersebut diidentifikasi dalam bentuk perubahan kultur, struktur, pengembangan sumberdaya manusia birokrat dan gaya kepemimpinan, sebagai unsur-unsur dalam empat Model New Public Management (NPM). Empat model tersebut adalahThe Efficiency Drive, Downsizing and Decentralization, in Search of Excellence dan Public Service Orientation. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan realita manajemen publik di Kabupaten Kebumen, mengidentifikasi perubahan yang dilakukan dan kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan tiga tahapan. Pertama, melalui pengumpulan informasi dari media cetak, elektronik, maupun keterangan-keterangan dari berbagai pihak. Kedua, observasi terhadap pola interaksi yang terjadi secara intern birokrasi dan antara birokrasi dengan pengguna, melalui pengamatan partisipatif dan wawancara. Ketiga, melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dilapangan yang dipadukan dengan data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan unsur-unsur manajemen publik baru telah menghasilkan perubahan kultur yang terwujud dari nilai-nilai efisiensi, efektifitas maupun transparansi yang dicapai sebagai hasil dari mengubah kebiasaan dan membangun komunikasi yang sangat efektif dengan masyarakat. Perubahan struktur dihasilkan dari hasil penyesuaian dengan ketentuan terbaru yang ditetapkan sehingga diperoleh struktur kelembagaan yang sesuai, dan desentralisasi kewenangan yang lebih baik. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan dengan menerapkan merit system dalam rekrutmen pegawai, dan membuka peluang bagi pihak luar untuk masuk dalam struktur. Perubahan gaya kepemimpinan dapat terlihat dari nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan, dan nilai-nilai transformasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Kendala yang dihadapi , pertama, ketidaksiapan jajaran birokrasi untuk mengembangkan komunikasi yang telah dirintis. Kedua, perubahan peraturan perundang-undangan yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Pusat sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Ketiga, besarnya jumlah pegawai. Keempat ketidaksiapan semua pejabat struktural untuk mengimbangi gaya pimpinan puncak (Bupati). Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah Kabupaten Kebumen kiranya perlu melibatkan secara langsung jajaran birokrasinya dalam komunikasi dengan masyarakat, mengembangkan sistem karir sebagaimana telah dilakukan dalam rekrutmen Kepala Sekolah dan Pimpinan Perusda, dan orientasi pelayanan publik yang diimbangi dengan sistem insentif yang memadai.

Bureaucratic pathology still existed and even it more and more spread that involved various elements of society including the people representative in region. Kebumen Regency, located in southern coast of Central Java with total civil servants reaching 13,983, had performed transformations on its public managemen as a therapy to the mentioned pathology. These transformations were identified in the form of cultural and structural changes, developments on bureaucratic human resousrces and leadership style as the four elements in the New Public Management (NPM) Model. These four model included The Efficiency Drive, Downsizing and Decentralization, In Search of Excellence and Public Service Orientation. The objective of this research was to describe the reality of public management in Kebumen District and to identify the implemented changes and faced problem. The used method was 3-phases Quality Method. These pashes were first, collecting information from printed and electronic media, and the evidences from various parties. Second, observing the interaction pattern in internal bureaucracy and between bureaucracy with the users through participatory observation and interview. Third, analizyng the findings got form fields that were integrated with the secondary data. These result showed that the application of New Public Management elements has resulted in cultural changes materialized from efficiency, effectiveness and transparency values. All these were achieved as the results of changes in habits and the most effective communication development with the society. The structural changes resulted from adjustment of the specified newest stipulations until achieving the compatible institutional structure, and better decentralized authority. The Human resources development was conducted by applying merit system in personal recruitment, and opening opportunities for outsiders to enter the structures. The changes in leadership style could be seen from the invested democratic values and transformation values in performing the tasks and functions. The constraints faced included first, the bureaucratic staffs who had not been prepared to develop the previously built communication. Second, the legislation changes that continuously performed by the Central Government had effect on the regional government performance. Third, total officer numbers were large. Fourth, all structural officers had not been prepared to keep the style equal tot the top managemen’s. To cope with these obstacles, the government of Kebumen District should directly involver its bureaucratic staffs in communication with public, development of career system as had been practiced in the recruitment of headmasters and leaders of the regional statedowned companies, and the orientation of public services that was equipped with the proper incentive system.

Kata Kunci : Birokrasi, Manajemen Publik Baru, New Public Management, Bureaucracy