Evaluasi kebijakan tata ruang kota pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura

IMBENAI, Anthon Y, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu hal yang sangat penting diperhatikan pemerintah Daerah Kota Jayapura adalah mengenai penataan tata ruang kota. Hal itu terkait dengan pembangunan sarana infrastruktur, aspek sosial, aspek ekonomi dan penggunaan lahan yang semakin meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Jayapura mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW). Namun dalam pelaksanaan Perda tersebut masih banyak terjadi penyimpangan dan ketidakkonsistenan terhadap rumusan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan Implementasi Kebijakan Perda No. 16 Tahun 1995 berkaitan dengan tata ruang kota di Kota Jayapura. Teori yang dibangun dalam penelitian ini mencakup evaluasi kebijakan publik, tata ruang kota, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tata ruang Kota Jayapura. Kebijakan tata ruang kota yang mengacu pada Perda No. 16 Tahun 1995 merupakan kelanjutan dari Perda No. 7 Tahun 1983. Perda ini lahir karena adanya perubahan fungsi Kota Jayapura dari kota administrasi menjadi kotamadya. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap luas wilayah cakupan implementasi kebijakan tahun 1995. Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tersebut dapat dinilai dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Sementara aspekaspek kebijakan tersebut meliputi sarana infrastruktur, aspek sosial, ekonomi, dan fisik. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang bersifat mendukung maupun menghambat. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan pendekatan evaluasi formal (formal evaluation). Evaluasi dilakukan terhadap kondisi tata ruang Kota Jayapura sebelum dan sesudah implementasi Perda No. 16 Tahun 1995. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa evaluasi kebijakan tata ruang Kota Jayapura setelah implementasi Perda No. 16 Tahun 1995 telah menunjukkan peningkatan di bidang penataan sarana infrastruktur, aspek sosial, ekonomi dan fisik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun hasil tersebut belum memuaskan karena penataan masih terpusat pada 3 distrik yang lebih maju yaitu Jayapura Selatan, Jayapura Utara, dan Abepura, sedangkan distrik Muara Tami masih kurang dikembangkan. Selain itu, terdapat berbagai penyimpangan terhadap daerah-daerah peruntukan seperti yang diatur dalam Perda tersebut. Implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung adalah kualitas isi kebijakan dan tersedianya tenaga pelaksana. Sementara faktor penghambat adalah belum tersedianya pedoman implementasi kebijakan, kurangnya sosialisasi, kurangnya pemahaman tenaga pelaksana terhadap isi kebijakan, dan kuatnya pengaruh adat masyarakat terhadap kepemilikan tanah. Dari hasil penelitian tersebut dapat diajukan rekomendasi bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun RDTRK dan RTRK, menambah frekuensi sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap isi kebijakan, dan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh adat secara lebih intensif.

One of the very important things that calls the Jayapura Municipality Government attention is about urban space structure organization. It is related to infrastructure means developments, social, economic aspects, and the increasing land use. To realize it the Jayapura Municipality Government has issued the 16/1995 Regional Regulation on General Plan of Zone Space Structure Organization. But in the implementation of the Regional Regulation there were still many deviations from and inconsistencies with the prescribed formulation. This study aims to evaluate the implementation success of the 16/1995 Regional Regulation policy in relation to the urban space structure organization in Jayapura Municipality. The theory developed in this study involves evaluations of the public policy, urban space structure organization, and factors influencing the urban space structure organization policy of Jayapura Municipality. The urban space structure organization policy referring to the 16/1995 Regional Regulation is a continuation of the 7/1983 Regional Regulation. This Regional Regulation was born because of the function change of Jayapura City from administrative city to municipality. The change influenced on the area width of the 1995 policy implementation coverage. Either success or failure of the policy implementation can be evaluated from effectiveness, efficiency, sufficiency, even distribution, responsiveness and accuracy criteria. While the policy aspects involve the infrastructure means, social, economic, and physical ones. The policy implementation was influenced by many factors, both the supporting and inhibiting ones. This study was the evaluation study by using a formal evaluation approach. The evaluation was carried out on the Jayapura Municipality space structure organization condition before and after the implementation of the 16/1995 Regional Regulation. The data collection in this study was performed by interviews and observations. The data analysis process was implemented by using the qualitative descriptive analysis technique. The study result showed that the evaluation of the Jayapura Municipality space structure organization policy after the implementation of the 16/1995 Regional Regulation has indicated an improvement in the areas of infrastructure means, social, economic and physical aspects than before. But the results have not been satisfactory yet because they still centered on three urban districts that were more progressive than the others, namely, South Jayapura, North Jayapura, and Abepura, while Muara Tami district was still underdeveloped. Besides that, various deviations of the allotment territories from the Regional Regulation exist. The policy implementation was influenced by many factors, both the supporting and inhibiting ones. The supporting factors were the quality policy content and the availability of implementing personnel. While the inhibiting factors were the unavailability of policy implementation guide, the lacks of socialization, implementing personnel comprehension towards the policy content, and the influence strength of social custom on land ownership. From the study result it could be recommended that the Regional Government arranges RDTRK (Detail Plan of Urban Space Structure Organization) and RTRK (Detail Plan of Urban Space Structure), improves a comprehension towards policy contents, and approaches social custom figures more intensively.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Tata Ruang, Kota Jayapura, Evaluation, Policy, Space Structure Organization, Jayapura Municipality