Implementasi kebijakan penanggulangan masalah pengungsi pasca konflik di Propinsi Maluku Utara

ARMAIYN, Nurlaila, Dr. Samodra Wibawa

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Konflik yang terjadi di Propinsi Maluku telah menimbulkan dampak negatif seperti rusaknya sarana dan prasarana publik maupun pemerintahan, ribuan korban jiwa, harta benda serta meningkatnya pengangguran bahkan merusak tatanan hidup masyarakat Maluku Utara yang sebelumnya di kenal sangat rukun dan damai. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan masalah pengungsi tersebut pada intinya ada dua yaitu kebijakan penanganan masalah pengungsi pada masa konflik dan kebijakan penanganan masalah pengungsi pasca konflik. Adapun penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Penanganan Masalah Pengungsi Pasca Konflik di Propinsi Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanganan Masalah Pengungsi Pasca Konflik di Propinsi Maluku Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kerangka Penelitian yang digunakan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Masalah Pengungsi Pasca Konflik di Propinsi Maluku Utara yaitu dengan mengacu serta mengadopsi Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pengungsi Pasca Konflik Di Propinsi Maluku Utara pada umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan dengan rekonsiliasi, rekonstruksi, rehabilitasi dan reevakuasi pengungsi korban konflik telah meningkatkan rasa aman di masyarakat. Di samping itu, suasana dan kondisi masyarakat yang trauma sebagai dampak konflik sosial antar kelompok masyarakat berangsur-angsur pulih kembali. Dalam pelaksanaannya, Kebijakan penanggulangan masalah pengungsi pasca konflik di Propinsi Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti : Sumber Daya yang meliputi Sumber Daya Manusia Pelaksana, Peralatan Kerja Para Pelaksana; Derajat Perubahan yang meliputi Ekonomi masyarakat pengungsi, Sosial budaya masyarakat pengungsi dan Partisipasi Politik Masyarakat Pengungsi; dan Kelompok Kepentingan dan Aktor yang terlibat yang meliputi Partisipasi Pemuka Agama, Partisipasi Pemuka Adat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Conflict in North Maluku Province have caused negative impact such as damaged public and governmental infrastructure, victim, loss wealth and increased unemployment even broke live order of North Maluku society that has previously known as harmonious & peaceful society. In essence, there were two policies to handle problem of refugee: policy of handling refugee in conflict period and in post conflict period. This research focused on Implementation of policy of post-conflict refugee problem handling in North Maluku Province and factors influencing the implementation. The research frame work used to analyze Implementation of policy of post-conflict refugee problem handling referred and adopted Policy implementation model presented by Grindle. This research used descriptive explorative method. Result of the field research indicated that Implementation of policy of post-conflict refugee problem handling have in general run accord to the plan. Come programs and activities having done related to reconciliation, reconstruction, rehabilitation and reevacuation of conflict victim refugee have increased sense of security in the community. In addition, milieu and condition of traumatic community as impact of social conflict between societal groups recovered gradually. Implementation of policy of post-conflict refugee problem handling was influenced by some factors: resources including executing human resource and working equipment; level of change including economy, social cultural and political participation of refugees; and interest group and actors involved including participation of religious figures, local figures and non government organizations.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penanganan Pungungsi, Konflik Maluku, Public Policy, Implementation of Public Policy, Conflict Handling.