Potensi Kebijakan Penerapan Other Effective area-based Conservation Measures untuk Konservasi di Laut

Bayu Tri Setiaji, Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., LL.M.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Indonesia berkomitmen di tahun 2045 dapat mencapai target penetapan kawasan konservasi laut sebesar 30% atau 97 juta hektare yang dikenal dengan istilah 30x45. Pencapaian target tersebut tidak terbatas hanya pada kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, melainkan terdapat opsi lain, yakni Other Effective area-based Conservation Measures/OECM (Tindakan Konservasi Berbasis Area yang Efektif Lainnya) yang diadopsi menjadi Kawasan Berdampak Konservasi/KBK. Pengaturan pada konteks hukum di Indonesia, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara eksplisit dan spesifik mengenai OECM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerangka pengaturan OECM untuk meningkatkan konservasi di laut dan kontekstualisasi konsep KBK sebagai instrumen penerapan OECM dalam rangka konservasi laut di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Perolehan data melalui studi kepustakaan terhadap UU 5/1990 jo. UU 32/2014 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, didukung data wawancara terhadap narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP dan Rare Indonesia.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) beberapa kerangka utama yang dijadikan landasan adalah visi kawasan konservasi dan OECM 30x45, Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2025 – 2045, UU 32/2024, revisi PP 60/2007, dan revisi integrasi ruang darat dan laut dalam rencana tata ruang wilayah yang telah mengenali dan mengakui OECM yang telah disesuaikan dengan karakteristik Indonesia menjadi KBK. 2) penentuan OECM/KBK yakni berada di luar kawasan konservasi, terdefinisi secara geografis, memiliki sistem pengelolaan yang aktif dan fungsional, memberikan dampak konservasi yang baik, berkelanjutan, nyata, dan in situ, mendapat dukungan masyarakat, dan memberikan manfaat nilai ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Tahapannya yakni OECM/KBK berpotensi, kandidat OECM/KBK, penetapan dan pendaftaran OECM/KBK, implementasi OECM/KBK. Penilaian OECM/KBK dilakukan melalui hasil dari pemantauan dan evaluasi efektivitas. Selanjutnya OECM/KBK dilaporkan secara akuntabilitas dan transparan di tingkal global dan nasional dan dicatatkan dalam basis data KKP.

Indonesia is committed to achieving the target of setting a marine conservation area of 30% or 97 million hectares known as 30x45 in 2045. The achievement of this target is not limited to conservation areas in waters, coastal areas, and small islands, but there are other options, namely Other Effective area-based Conservation Measures (OECM) which are adopted as Conservation Impact Areas (KBK). In the legal context in Indonesia, there are no laws and regulations that explicitly and specifically regulate the OECM. This study aims to find out the framework for regulating OECM to improve conservation in the sea and contextualize the concept of KBK as an instrument for implementing OECM in the context of marine conservation in Indonesia.

This research uses normative legal methods with a legal and conceptual approach. Data was obtained through a literature study of Law 5/1990 jo. Law 32/2014 and the United Nations Convention on Biological Diversity, supported by interview data with resource persons from the Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP and Rare Indonesia.

The results of the study explain that 1) some of the main frameworks used as the basis are the vision of conservation areas and OECM 30x45, the Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan 2025 – 2045, Law 32/2024, the revision of PP 60/2007, and the revision of the integration of land and sea space in the regional spatial plan that has recognized and recognized the OECM that has been adjusted to the characteristics of Indonesia to become KBK. 2) the determination of OECM/KBK is outside the area Conservation, geographically defined, has an active and functional management system, provides a good, sustainable, tangible, and in situ conservation impact, receives community support, and provides benefits of ecological, economic, social, and cultural values. The stages are potential OECM/KBK, OECM/KBK candidates, determination and registration of OECM/KBK, implementation of OECM/KBK. The assessment of OECM/KBK is carried out through the results of monitoring and evaluation of effectiveness. Furthermore, OECM/KBK is reported in an accountable and transparent manner at the global and national levels and recorded in the KKP database.

Kata Kunci : Keanekaragaman Hayati, Other Effective area-based Conservation Measures (OECM), Kawasan Berdampak Konservasi (KBK), Konservasi di Laut