Keadilan Kontributif Sebagai Kritik Atas Meritokrasi: Analisis Pemikiran Michael J. Sandel Dan Relevansinya Bagi Demokrasi Indonesia

Riemas Ginong Pratidina, Drs. Agus Wahyudi, M.Si., M.A., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Meritokrasi ialah fenomena yang terbilang cukup baru dalam diskursus politik dan berkembang cukup pesat pada abad ke-20 sehingga menjadi semacam doktrin moral dan politik yang sangat berpengaruh terhadap ruang ekonomi dan sosial. Kepopuleran fenomena meritokrasi tidak dapat dilepaskan dari akar filosofisnya, yakni konsep keadilan distributif yang menjadi paradigma utama politik yang menuntun arah kebijakan politik dan ekonomi. John Rawls menjadi tokoh kunci liberalisme kontemporer di dalam konsep keadilan distributif yang mutakhir. Sejak beberapa dekade, paradigma keadilan distributif masih menjadi panduan utama mayoritas negara di dunia dalam menyusun kerangka kebijakan, termasuk di Indonesia.

Michael J. Sandel hadir sebagai kritikus yang cukup lantang dan tajam terhadap meritokrasi sekaligus menawarkan solusi baru atas kegagalan meritokrasi dan keadilan distribusi tersebut. Yang perlu diketahui, Sandel tidak tertuju pertama-tama pada kritik normatif. Sandel justru berangkat dari realitas de facto, yang secara statistik menunjukkan kegagalan meritokrasi dan keadilan distributif tadi dalam menghadirkan kesejahteraan dan keadilan, yang timbul justru ketimpangan yang terbesar sepanjang sejarah manusia dan asimetri sosial.

Sebagai salah seorang tokoh dari komunitarianisme, Sandel menawarkan konsep keadilan kontributif sebagai kritik sekaligus solusi atas meritokrasi dan gagalnya paradigma keadilan distributif. Penelitian ini akan menjelaskan kritik dan tawaran Sandel terhadap meritokrasi dan keadilan distributif, serta bagaimana relevansi konsep tersebut jika ditarik dalam kultur politik dan ekonomi di Indonesia. Indonesia menjadi satu dari mayoritas negara di dunia yang menganut sistem demokrasi yang konsisten pasca Reformasi. Sebagai negara yang kental dengan kultur ketimuran, Indonesia ikut terseret arus keadilan distributif yang ditunjukkan pada mayoritas kebijakan yang berhaluan liberal. Penelitian ini juga akan mengelaborasi bagaimana formulasi Sandel dapat merekonstruksi ulang paradigma kebijakan pemerintah Indonesia berbasis tawaran Sandel akan kebajikan sipil, penghormatan akan pekerjaan, dan solidaritas sosial yang sejalan dengan nilai khas Nusantara yakni gotong royong.

Meritocracy is a fairly new phenomenon in political discourse and developed rapidly enough in the 20th century to become a kind of moral and political doctrine that is very influential in the economic and social spheres. The popularity of the meritocracy phenomenon cannot be separated from its philosophical roots, namely the concept of distributive justice, which is the main political paradigm that guides the direction of political and economic policies. John Rawls is the key figure of contemporary liberalism in the latest concept of distributive justice. Since several decades, the distributive justice paradigm is still has remained the main guideline for most countries in the world in formulating policy frameworks, including in Indonesia.

Michael J. Sandel is a loud and sharp critic of meritocracy and offers a new solution to the failure of meritocracy and distributive justice. What is important to note is that Sandel does not focus first on normative criticism. Instead, Sandel departs from the de facto reality, which statistically shows the failure of meritocracy and distributive justice to deliver welfare and justice, with the greatest inequality and social asymmetry in human history.

As one of the figures of communitarianism, Sandel offers the concept of contributive justice as a critique and solution to meritocracy and the failure of the distributive justice paradigm. This research will explain Sandel's critique and offer of meritocracy and distributive justice, and how the relevance of the concept is drawn in the political and economic culture in Indonesia. Indonesia is one of the majority of countries in the world that adheres to a consistent democratic system after the Reformation. As a country with a strong eastern culture, Indonesia has been dragged into the distributive justice that is shown by the majority of liberal policies. This research will also elaborate on how Sandel's formulation can reconstruct the Indonesian government's policy paradigm so that it is based on Sandel's offer of civic virtue, respect for work, and social solidarity in line with the Nusantara's distinctive value of gotong royong.

Kata Kunci : meritokrasi, keadilan kontributif, kebajikan sipil, solidaritas sosial, gotong royong