Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada

NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, Prof.Dr. Warsito Utomo

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persiapan pemerintah daerah Kabupaten Ngada, dalam pembentukan Lembaga Perangkat Daerah, dengan melihat berbagai factor yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan serta kriteria pembentukan sebagaimana termuat dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah. Selain itu penelitian ini juga mengadakan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 di Kabupaten Ngada. Pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dalam implementasinya tidak selalu menimbulkan output dan outcame yang positif. Fenomena tersebut terjadi karena dalan penataan organisasi perangkatdaerah berdasarkan PP 84 Tahun 2000 tidak berlandaskan pada kebutuhan daerah, Sejak dikeluarkan PP 84 Tahun 2000 jumlah perangkat daerah Kabupaten Ngada sebanyak 17 Dinas, 9 LTD, 12 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan jumlah eselon jabatan sebanyak 694. jumlah tersebut dinilai terlalu banyak dan sangat berpengaruh keuangan daerah. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 8 tahun 2003 maka secara jelas telah memberikan pembatasan jumlah Perangkat Daerah yang dalam pembentukannya harus tetap memperhatikan factor-faktor pertimbangan dan criteria pembentukan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Ngada berupaya untuk menata kembali perangkat daerah sehingga diperoleh perangkat daerah yang akan mampu menjawab kebutuhan daerah, meningkatkan efisiensi pelayanan public, dengan system manajemen pemerintahan yang efektif, sehinggadiharapkan terciptanya kepemerintahan yang baik ( Good Governance). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian analisa dilakukan secara deskriptif, dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Kabupaten Ngada. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisa dilakukan secara deskriptif yaitu pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu, peneliti mengembangkan konsep, dan menghimpun data. Berdarkan hasil penelitian maka penulis dapat menerik kesimpulan bahwa kelembagaan perangkat daerah yang adadi Kabupaten Ngada jumlahnya cukup banyak dan belum berjalan secara efektif baik itu ditinjau dari segi tugas dan fungsi maupun secara Struktur organisasi sehingga yang nampak adalah kelembagaan yang cukup besar tetapi fungsi yang dijalankan sangat kecil bahkan cenderung tumpang tindih. Dengan demikian dalam rangka penerapan PP Nomor 8 Tahun 2003 maka penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Ngada agar dalam membentuk perangkat daerahnya perlu dilakukan pengkajian secara mendalam dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kebutuhan daerah, criteria pembentukan dan factor-faktor lain yang nantinya akan diperoleh postur perangkat daerah yang lebih proporsional, efisien, dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional dan obyektif mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

This Studi aims to know how the district regency government of Ngada Regency prepared for establishment of district apparatus institution by viewing many factors that have a basic consideration and criteria for the establishment as involved PP 8/2003 about Criterions of District Apparatus Organization. Indeed, this study also valued ang evaluated for the performance of PP 84/2000 in Ngada Regency. The performance of PP 84/2000 about Criterion of District Apparatus Organization, it was not always exist positive output ang out come in the implementation. Actuality was occurred because in customs of district apparatus organization according to PP 84/2000, it was not based on district reguerements. Since there was brought out PP 84/2000, the amounts of apparature in Ngada districts regency were 17 Dines, 9 LTD, 2 Sekretaries, 12 Districts and 22 districts of village-head, angthe amounts of function achelons were 694. these amounts of district financial. By PP 8/2003, there was clearly give limitation for the amounts ofdistricts apparatus that must still attend consideration ang criteria factors in the establishment. Ngada districts government offered to review the districts apparatus, si that it would be obtained the district apparatus who able to answers district requirements, to improve efficiency and public services, by effective government management system, so that it would be expected to create a good governance. This study used qualitative research method by descriptive analysis which located in Ngada District Government. Data collection technique was done by interview, observation, and documentation, data analysis was performed by descriptive, that is, and accurate measurement toward certain social actualiy. Researcher developed the concept an integrated the fact. According to the results so that it would be obtained a conclusion that the amounts of district apparatus institutional in Ngada were much enough. There was seen either by their works and function or by the organization structure, ithas effective performed yet. It appeared that their institutional was large enough but their functional performed was so small, even lends to overlay. In order to application PP 8/2003, this study give a suggestion and reccomended to Ngada district government to perform widely axamination in forming the district apparatus and still attends to the rules, district requirement, astablishment criteria and others factors that have consideration for forming the district apparatus. It was expected to be obtained more proportional, efficient and effective district apparatus arranged by rational and obyective organization principles that followed strategy in arrangement of vision and mission arganization had been defined.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Penataan Kelembagaan, PP No8 Tahun 2003