Urbanisasi Air yang Timpang: Pemusatan, Perluasan, dan Pembedaan dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Pascakolonial Semarang

Bagas Yusuf Kausan, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tulisan ini menggunakan teori urbanisasi air yang memusat, meluas, dan diferensial untuk membahas proses produksi dan reproduksi ketimpangan penyediaan air bersih di Kota Semarang sejak era kolonial sampai pascakolonial. Tulisan ini mendefinisikan urbanisasi air sebagai proses sosial-ekologis dan ekonomi-politik tentang bagaimana penyediaan air bersih di perkotaan tersedia melalui praktik pemusatan, perluasan, dan pembedaan. Tulisan ini memakai dua strategi penggalian data yakni pengetahuan historis (arsip) dan pengetahuan empiris (observasi dan wawancara) untuk meng-analisis proyek-proyek infrastruktur produksi dan distribusi air bersih yang diinisiasi negara mulai dari sumur artesis kolonial (1840), mata air Ungaran (1913), air sungai Kaligarang (1957), sumur artesis kota dan pegunungan (1975), instalasi air skala kecil (1995), instalasi air skala besar Kudu (2002), sumur artesis pemerintah (2008), sampai SPAM Semarang Barat (2021). Tulisan ini menjadikan proyek-proyek itu sebagai alat untuk menyingkap beragam ekspresi ketimpangan seperti antara layanan air bersih utama vs sampingan, warga Eropa vs Bumiputera, warga kaya vs warga miskin, dan warga perumahan vs warga perkampungan. Tesis utama tulisan ini adalah (1) negara kolonial dan pascakolonial selalu hadir dalam urusan penyediaan air bersih, salah satunya untuk melakukan pembedaan cara warga mengakses air bersih antara melalui layanan air bersih utama dan layanan air bersih sampingan; (2) dimensi material (infrastruktur) dan dimensi diskursif (diferensiasi akses) yang tertanam dalam sistem penyediaan air bersih kolonial ikut menyusun pola penyediaan air bersih pada era pascakolonial; (3) skema pembangunan proyek air bersih dari dana utang dan/atau pelibatan swasta makin mereproduksi ketimpangan penyediaan air bersih. Skema itu membuat warga dari kelas menengah ke bawah terus ‘dikesampingkan‘ dari jenis layanan air bersih utama; (4) lebih mengoptimalkan air permukaan (bendungan dan aliran sungai) dari dalam kota sebagai sumber produksi air bersih tidak menyelesaikan persoalan ketimpangan, jika tanpa dibarengi kehendak politik untuk menyediakan layanan air bersih utama bagi warga miskin di kampung pesisir; dan (5) terus-menerus mempertahankan pembedaan cara mengakses layanan air bersih berarti semakin mereproduksi ketimpangan dan sekaligus meningkatkan kerentanan warga miskin terhadap masalah lingkungan di pesisir. Lima tesis itulah yang dimaksud dalam tulisan ini sebagai urbanisasi air yang timpang.

This paper employs the theory of concentrated, extended, and differential urbanization of water to examine the process of production and reproduction of inequalities in clean water provision in the city of Semarang from the colonial to the postcolonial era. This paper defines urbanization of water as a socio-ecological and political-economic process through which clean water is made available in urban areas through practices of concentration, extension, and differentiation. This paper uses two data collection methods namely historical knowledge (archives) and empirical knowledge (observation and interviews) to analyze the clean water production and distribution infrastructure projects initiated by the state, starting from colonial artesian wells (1840), the Ungaran spring water (1913), the Kaligarang river (1957), urban and mountain artesian wells (1975), small-scale water installations (1995), large-scale water installations in Kudu (2002), government artesian wells (2008), and the west Semarang drinking water project (2021). This paper uses these projects as a tool to reveal expressions of inequality, such as between main vs side clean water services, Europeans vs native Indonesians, rich vs poor residents, and residents of housing estates vs kampungs. The main theses in this paper are (1) colonial and postcolonial states have always been present in the matter of clean water provision, one of which is to differentiate the way citizens access clean water between the main clean water services and the side clean water services; (2) the material dimension (infrastructure) and discursive dimension (access differentiation) embedded in the colonial clean water provision contribute to shaping teh pattern of clean water provision in the postcolonial era; (3) the clean water project development scheme from debt funds and/or private involvement increasingly reproduces the inequality in clean water provision. This scheme makes citizens from the lower middle class continue to be ‘sidelined’ from the main clean water services; (4) further optimizing surface water (dams and rivers) from within the city as a source of clean water production does not solve the inequality, if it is not accompanied by political will to provide the main clean water services for poor residents in coastal villages; and (5) continuously maintaining the differentiation in access to clean water services means further reproducing inequality and simultaneously increasing the vulnerability of poor people to environmental problems on the coast. These five theses are referred to in this paper as uneven water urbanization.

Kata Kunci : Urbanization of Water, Production and Reproduction of Inequality, Water Provision, Semarang’s Postcolonial City