Sistem Kebijakan Literasi Digital di Indonesia (Studi Perkembangan Kebijakan Literasi Digital Tahun 2005-2024 dalam Perspektif Teori Autopoietik Sistem)
Fathia Islamiyatul Syahida, Dr. Rahayu, S.I.P., M.Si., M.A.
2025 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi
Literasi digital menjadi isu strategis di Indonesia, baik bagi politik, kebijakan, maupun kehidupan masyarakat saat ini. Namun, mengatur literasi digital dalam kebijakan menghadapi sejumlah masalah yang pelik di antaranya: pergeseran definisi konseptual dalam epistemik literasi; ekosistem literasi digital yang belum memadai sehingga menghambat pembentukan kebijakan; dan terakhir adanya tumpang tindih dalam pembuatan kebijakan menyebabkan inefisiensi implementasi. Tantangan ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan sistemik untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait hubungan komunikatif dalam sistem kebijakan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan literasi digital di Indonesia melalui lensa teori sistem autopoietik Niklas Luhmann. Menempatkan kebijakan literasi digital sebagai sebuah sistem yang autopoietik berarti melihatnya sebagai hasil reproduksi komunikasi berbasis logika internal, bukan sekedar keputusan pemerintah atau interaksi aktor. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan dengan studi dokumen (dokumen kebijakan formal, non-formal) serta wawancara dengan informan kunci (perancang kebijakan Komdigi, CSO, dan jaringan multipihak). Data dikaji melalui kerangka: wacana kebijakan, evolusi kebijakan, diferensiasi fungsional, dan self-description sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wacana kebijakan literasi digital di Indonesia muncul dari berbagai sumber yaitu masyarakat sipil, jaringan akademisi, jaringan multipihak (Siberkreasi), dan pemerintah. Perkembangan wacana bergerak dari akar rumput (periferal) ke pemerintah (sentral), bersamaan dengan ini peran negara semakin mendominasi yang ditandai dengan mulai terpusatnya program literasi digital yang diluncurkan dari institusi pemerintah. Fragmentasi wacana ini menunjukkan indikasi diferensiasi fungsional, tetapi masih belum ada structural-coupling yang kuat, kebijakan literasi digital di Indonesia cenderung mengikuti logika sistem politik. Sementara itu, self-description sistem hadir melalui berbagai bentuk seperti roadmap, slogan “makin cakap digital”, empat pilar CABE (Cakap, Aman, Budaya, Etika), dan indeks literasi digital, namun masih bersifat simbolik sebagai alat legitimasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kebijakan literasi digital yang otonom di Indonesia sudah mulai terbentuk, tetapi belum autopoietik, kode komunikasi terliterasi/tidak terliterasi digital masih rapuh dan lebih banyak ditentukan oleh logika politik. Kontribusi teoritis penelitian ini menunjukkan relevansi teori Luhmann dalam memahami kebijakan literasi digital sebagai sistem yang otonom. Secara praktis, diperlukan stabilisasi makna melalui kesepakatan modul bersama, standar kurikulum, forum lintas sektor (badan khusus atau konsorsium), serta evaluasi reflektif agar kebijakan literasi digital dapat terus tumbuh dan berkembang secara substansial, mengikuti logika internalnya.
Digital literacy has become a strategic issue in Indonesia, both for politics, policy, and the lives of society today. However, regulating digital literacy in policy faces a number of complex problems, including: shifts in the conceptual definition of epistemic literacy; an inadequate digital literacy ecosystem that hinders policy formation; and overlaps in policy-making that lead to inefficient implementation. These challenges are interrelated and require a systemic approach to provide a comprehensive picture of the communicative relationships within the policy system. Therefore, this study aims to examine digital literacy policies in Indonesia through the lens of Niklas Luhmann's autopoietic systems theory. Placing digital literacy policies as an autopoietic system means viewing them as the result of communication reproduction based on internal logic, not merely government decisions or actor interactions. The methodology used is a qualitative approach with a case study method. Data collection was carried out through document studies (formal and informal policy documents) and interviews with key informants (Komdigi policy designers, CSOs, and multi-stakeholder networks). The data was analyzed using the following framework: policy discourse, policy evolution, functional differentiation, and system self-description. Research findings show that the discourse on digital literacy policy in Indonesia emerged from various sources, namely civil society, academic networks, multi-stakeholder networks (Siberkreasi), and the government. The discourse has evolved from the grassroots (peripheral) to the government (central), and at the same time, the role of the state has become increasingly dominant, as evidenced by the centralization of digital literacy programs launched by government institutions. This fragmentation of discourse indicates functional differentiation, but there is still no strong structural coupling, and digital literacy policy in Indonesia tends to follow the logic of the political system. Meanwhile, the self-description of the system is present in various forms, such as roadmaps, the slogan “makin cakap digital,” the four pillars of CABE (Cakap, Aman, Budaya, Etika or Literate, Safe, Cultural, Ethical), and the digital literacy index, but these are still symbolic in nature as political legitimization. This study concludes that the digital literacy policy system in Indonesia has begun to take shape, but it is not yet autopoietic. The code of digital literacy/illiteracy communication is still fragile and is largely determined by political logic. The theoretical contribution of this research demonstrates the relevance of Luhmann's theory in understanding digital literacy policy as an autonomous system. Practically speaking, stabilization of meaning is required through mutual agreement on modules, curriculum standards, cross-sector forums (special agencies or consortiums), and reflective evaluation so that digital literacy policy can continue to grow and develop substantially, following its internal logic.
Kata Kunci : Literasi Digital, Kebijakan Literasi Digital, Sistem Autopoeitik, Niklas Luhmann
