PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK PARTIJ AKTA: STUDI KASUS PADA NOTARIS X DAN NOTARIS Y DI KABUPATEN JEMBER

Aulia Dwi Ramadhanti, Laurensia Andrini, S.H., LL.M., Ph.D.

2025 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT DALAM BENTUK PARTIJ AKTA: STUDI KASUS PADA NOTARIS X DAN NOTARIS Y DI KABUPATEN JEMBER

 

 

INTISARI

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan serta alasan Notaris X dan Notaris Y, berkedudukan di Kabupaten Jember yang membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam bentuk Partij Akta. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum Akta Berita Acara RUPS yang dibuat dalam bentuk Partij Akta terhadap kedudukan akta yang dibuat, pertanggungjawaban notaris dan hasil keputusan RUPS Perseroan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti data primer berupa hasil wawancara terhadap responden dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 

Hasil penelitian menyimpulkan pertama, Notaris X dan Notaris Y membuat Akta BA RUPS dalam bentuk Partij Akta karena kelalaian dan kurangnya pengetahuan notaris dalam membuat akta seputar RUPS. Kesalahan ini bukan didasarkan pada kesengajaan, namun tetap tidak dapat dibenarkan. Kedua, pembuatan Akta BA RUPS dalam bentuk Partij Akta menimbulkan beberapa implikasi, di antaranya: (i) akta mengalami degradasi karena adanya cacat formil dalam penyusunannya; (ii) notaris berpeluang bertanggung jawab secara perdata dan administratif hingga pidana apabila terdapat pihak yang menuntut dan merasa dirugikan; dan (iii) keputusan Perseroan yang dibuat dalam RUPS yang ternyata tidak menimbulkan implikasi serius selama akta terkait RUPS diterima oleh Ditjen AHU.

Kata kunci: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Relaas Akta, Partij Akta. 

NOTARY'S LIABILITY FOR THE DEED OF MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS EXECUTED IN  THE FORM OF PARTIJ AKTA: A CASE STUDY OF NOTARY X 

AND NOTARY Y IN JEMBER REGENCY

 

 

ABSTRACT

 

This research aims to examine and analyze the considerations and reasons of Notary X and Notary Y, domiciled in Jember Regency in drawing up the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) in the form of a Partij Akta. Another objective of this research is to identify and analyze the legal implications of preparing the Deed of Minutes of the GMS in the form of a Partij Akta with respect to the evidentiary status of the deed, the notary’s liability, and the resolutions adopted by the Company’s GMS.

This research is a normative juridical and an empirical juridical study of a descriptive nature. The study was conducted by examining primary data obtained through interviews with respondents and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, complemented by interviews with key informants. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The findings of this research conclude, first, that Notary X and Notary Y executed the Deed of Minutes of the GMS in the form of a Partij Akta due to negligence and insufficient knowledge regarding the preparation of the Deed of Minutes of The GMS. Although the error was not committed intentionally, it remains unjustifiable. Second, the execution of the Deed of Minutes of the GMS in the form of a Partij Akta gives rise to several implications, namely: (i) the deed undergoes degradation due to formal defects in its preparation; (ii) the notary may be held liable under civil and administrative law, and potentially criminal law, should any party file a claim and suffer losses; and (iii) the resolutions adopted at the GMS do not give rise to serious legal consequences as long as the deed related to the GMS is accepted by the Directorate General of Legal Administration (Ditjen AHU).

Keywords: Minutes Of The General Meeting of Shareholders, Relaas Akta, Partij Akta. 

Kata Kunci : Kata kunci: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, Relaas Akta, Partij Akta.