Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

RUSYDI, Prof.Dr. Miftah Thoha

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Salah satu upaya dalam pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka otonomi daerah adalah mempersiapkan PNSD yang profesional, yang mampu bersaing dan mengantisipasi perkembangan dunia yang pesat di berbagai aspek kehidupan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan pegawai yang optimal sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja yang tinggi. Penelitiaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sumber daya aparatur PNSD, dan mengidentifikasi kendalakendala yang menghambat dalam proses pengelolaan pegawai di pemerintah daerah Kabupaten Bima Propinsi NusaTenggara Barat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi. Pengelolaan sumber daya aparatur merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mendayagunakan pegawai sesuai dengan kompetensi, keahlian dan kebutuhan organisasi. Prinsip pengelolaan PNSD tidak terlepas dari kegiatan administrasi dan manajemen kepegawaian, yang dimulai dari proses kegiatan perencanaan, pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan, kompensasi sampai pada proses kegiatan pemberhentian/pensiun pegawai. Pokok bahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada proses kegiatan pengadaan, seleksi, penempatan, dan pengembangan pegawai. Tiga komponen ini lebih cenderung menciptakan praktik-praktik yang tidak berdasarkan pertimbangan yang obyektif, adil, transparan, dan akuntabel, bahkan melanggar ketentuan peraturan yang telah ditentukan. Hasil penelitian adalah 1) pengelolaan sumber daya aparatur PNSD belum sepenuhnya baik, karena ada kelemahan di dalam kebijakan, perencanaan dan program serta pengembangan karir pegawai. 2) penempatan pegawai belum merata antara berbagai instansi atau lembaga, sehingga sulit untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. 3) pengembangan pegawai belum maksimal karena masih banyak pegawai yang belum mengikuti diklat, baik diklat struktural, teknis fungsional maupun diklat kader dalam membentuk kualitas dan kompetensi pegawai. 4) Kurangnya pengalokasian anggaran, adanya pembagian fungsi kewenangan, dan adanya praktik budaya paternalistik merupakan hambatan dalam pengelolaan PNSD secara optimal. Untuk memperoleh kualitas dan kuantitas pegawai yang baik perlu ada standardisasi rekrutmen dan kualifikasi pekerjaan sesuai karakteristik masing-masing dinas. Diklat teknis fungsional lebih diintensifkan sehingga dapat dijadikan syarat untuk jabatan tertentu. Untuk pengelolaan PNSD diperlukan koordinasi secara intensif antar instansi terkait di lingkup pemerintah daerah yang diwujudkan melalui rapat koordinasi secara berkala.

The one expedient to develop human resources on the region autonomy is to prepare local civil state officials which professional, competitive, and capable to anticipate global development in the overall aspect of life. The expedient implemented with good official management, so as capable to develop a good services and high performance quality. The objective of this research is to gather information about of local civil state official resources management, and identified the obstacle of official management process in Government of Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. The method implemented in this research is qualitative method, with naturalistic approach. The data collections, was done by librarian study, interview and observation. The resources official management is the one way to efficiency the civil state official, places with competencies and organization need. The principle of local civil state official resources management free not form activity administrative, and management official, that to begin planning, recruitment, selection, places, development, compensation, process activity limit official pension. The mains components on the optimum official management, relate with many process such as recruitment, selection, places and development. The three component inclining practice to create that not principle of objective, just, transparency, and accountable, but to against of rule definite. The result of this research are 1) resources management of local civil state official not optimal, because weakness on legal, planning, program and official carrier development. 2) Official placement not balances between all instances, that way face with difficulty of productivity increased and organization optimal. 3) Official development not maximal, because many officials never a hand of training, ‘structural, functional technical or cadre training’ to develop official quality and qualified. 4) The decrease of the allocation budget, assignment of competency functions and paternalistic cultures are pursues of the optimum of local civil state official management. To have a good quality and qualified official, need to developed recruitment standardize and job qualified to fit with instances character. Intensified of functional training, so that possible to be stipulation of fixed authority. The locals civil state official management, to oblige intensified coordination between instances which implemented in the periodical coordination meeting.

Kata Kunci : Manajemen Sumberdaya Manusia,Pengelolaan PNS,Otonomi Daerah